Blog

Mataram  6 September 2025 | vibrasinews.com

– Sorotan tajam kembali dilayangkan oleh Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat (SEMMI NTB) terhadap kinerja Pemerintah Provinsi NTB dan Kepolisian Daerah (Polda) NTB. Dalam pernyataan sikap terbarunya, Sabtu (06/2025), SEMMI NTB menuding kedua institusi tersebut gagal dalam menegakkan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal yang marak di berbagai wilayah NTB.

Tak hanya itu, SEMMI NTB juga menyebut bahwa alih-alih menindak tegas, Pemprov NTB dan Polda NTB kini justru berubah menjadi fasilitator legalisasi aktivitas pertambangan ilegal melalui penerbitan dan percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Pelanggaran terhadap Tugas Konstitusional

Dalam pernyataan tertulisnya, Ketua Wilayah SEMMI NTB, Muhammad Rizal Ansari, menegaskan bahwa baik Pemprov maupun Polda NTB telah mengabaikan tanggung jawab konstitusional dan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

“Pemprov NTB seharusnya melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan hidup dan pertambangan ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana urusan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat yang sebagian didelegasikan kepada daerah,” ujarnya.

Sementara itu, tugas dan fungsi Kepolisian, lanjut Irfan, sudah sangat jelas dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Menegakkan hukum; dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Namun yang terjadi di lapangan adalah pembiaran. Aktivitas tambang ilegal seperti di Sekotong, Lombok Tengah, hingga Dompu dibiarkan beroperasi selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah undang-undang,” tegasnya.

Legalitas yang Dipaksakan: IPR Jadi Jalan Pintas

SEMMI NTB juga menyoroti tren terbaru di mana pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mendorong masyarakat penambang untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai solusi atas maraknya tambang ilegal. Menurut SEMMI, ini merupakan bentuk legitimasi terselubung terhadap aktivitas yang selama ini merusak lingkungan dan tidak berizin.

“IPR seharusnya diberikan dalam koridor yang ketat berdasarkan kajian lingkungan, tata ruang, dan keberlanjutan. Bukan sebagai jalan pintas untuk melegalisasi tambang ilegal yang selama ini luput dari penindakan,” ujar Rizal.

Desak Evaluasi dan Penegakan Hukum

SEMMI NTB mendesak Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Mabes Polri, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemprov dan Polda NTB dalam penanganan pertambangan ilegal.

“Kami mendesak audit terbuka terhadap semua penerbitan IPR di NTB. Selain itu, perlu ada investigasi independen terkait potensi pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, dan kemungkinan adanya oknum yang bermain di balik aktivitas tambang ilegal,” pungkas Rizal.

Redaksi : irhamsyah

Vibrasi News.com

Kasi Kesra Ujung Tanah dan Anggota Satpol PP Makassar,

29/08 Makassar | Vibrasi news.com – Kericuhan aksi massa yang berujung pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar, menelan korban jiwa terhadap Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah dan anggota Satpol PP yang tengah bertugas di lokasi tewas tragis setelah melompat dari lantai 4 gedung, Jumat 29/08/2025, sekitar pukul 22.10 Wita.

Korban diduga dalam kondisi panik ketika api semakin membesar dan asap tebal memenuhi ruangan di lantai atas gedung. keduanya korban tidak menemukan jalan keluar dan akhirnya nekat melompat dari ketinggian sehingga tubuh korban jatuh menghantam tanah dengan keras dan langsung tidak sadarkan diri.

Berdasarkan rekaman video yang beredar, Kasi Kesra Ujung Tanah dan anggota Satpol PP yang di duga melompat dari lantai 4 gedung DPRD kota Makassar berlumuran darah pada kepalanya.

Saksi mata menyebutkan, sebelum insiden nahas itu terjadi sempat terdengar teriakan minta tolong dari lantai atas. Namun kondisi gedung yang sudah terbakar hebat membuat proses evakuasi nyaris mustahil dilakukan.

Peristiwa ini menambah duka mendalam sekaligus menegaskan betapa parahnya eskalasi kericuhan yang terjadi di jantung pemerintahan Kota Makassar.

Sementara belum ada keterangan resmi Walikota Makassar dan pihak Satpol PP terkait tewasnya korban. Publik menantikan sikap tegas dari aparat keamanan dan pemerintah daerah atas tragedi yang mencoreng wajah demokrasi dan meninggalkan korban jiwa.

*Red : Irhamsyah

Berita Diteruskan

Narasumber lp ; zulaikha

Pemerintah Kabupaten Tanggamus baru saja menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD dalam rapat paripurna pada 28 Agustus 2025.

Jum’at 29 Agustus 2025 | Vibra News.com

Anggaran yang semula diproyeksikan sebesar Rp1,81 triliun kini direvisi menjadi Rp1,71 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp100 miliar. Sementara itu, belanja daerah juga disesuaikan dari Rp1,78 triliun menjadi Rp1,70 triliun.

Meski terjadi penurunan anggaran, Bupati Moh. Saleh Asnawi menegaskan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan tambahan Rp20 miliar untuk program BPJS Kesehatan Universal Health Coverage (UHC).

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

Penyusunan RAPBD-P 2025 dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan penuh tanggung jawab.

Pendapatan daerah dirasionalisasi, belanja dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan skala prioritas, serta aset daerah ditertibkan bersama instansi terkait agar lebih tertib dan efisien.

Bupati menekankan pentingnya efisiensi belanja dan rasionalisasi pendapatan sebagai respons terhadap dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang.

Namun, tantangan terbesar bukan hanya pada penyesuaian angka anggaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi ujian utama.

Dengan warga yang semakin kritis terhadap langkah pemerintah, keberhasilan RAPBD-P 2025 akan sangat bergantung pada sejauh mana DPRD, OPD, dan instansi terkait bersinergi menjaga keterbukaan informasi dan melibatkan publik dalam pengawasan anggaran.

Secara keseluruhan, RAPBD-P 2025 bukan hanya dokumen finansial, tetapi juga arah kebijakan strategis bagi pembangunan Tanggamus.

Jika diimplementasikan dengan konsisten, efisien, dan transparan, anggaran ini berpotensi menjadi fondasi yang kuat bagi tercapainya visi “Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas.”

Redaksi