Berita, NASIONAL, PENDIDIKAN

Sidak ke SDN Cikedokan 01 hingga SMPN 1 Setu, Disdik Bekasi Perkuat Tata Kelola dan Pembelajaran.

Tinggalkan komentar

BEKASI 18 Agustus 2026|vibrasinews.com –

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi kembali turun langsung ke lapangan untuk memantau mutu pendidikan. Pekan ini Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi mengunjungi 3 satuan pendidikan: SDN Cikedokan 01 Cikarang Barat, SMP Negeri 3 Setu, dan SMP Negeri 1 Setu.

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus pembinaan. Tim Disdik memantau langsung kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Fokusnya pada kesiapan guru, metode yang digunakan, pemanfaatan media pembelajaran, dan keterlibatan siswa.

Selain monitoring, juga dilaksanakan supervisi oleh pengawas sekolah. Aspek yang dinilai mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan di kelas, penilaian hasil belajar, sampai tindak lanjut. Guru mendapat masukan agar pembelajaran lebih inovatif, berpusat pada siswa, dan sesuai dengan implementasi Kurikulum Merdeka.

“Kami hadir langsung ke sekolah untuk melihat, mendengar, dan memberi penguatan. Pendidikan berkualitas lahir dari pembelajaran bermutu, tata kelola baik, dan guru yang terus berkembang,” ujar Kadisdik Kab. Bekasi.

Rangkaian kegiatan juga diisi In House Training atau IHT di salah satu sekolah. Forum ini digunakan guru untuk meningkatkan kapasitas, berbagi praktik baik, dan menyusun strategi pembelajaran. Materi yang dibahas mencakup penguatan pedagogik, pemanfaatan teknologi, asesmen, hingga penguatan karakter peserta didik.

Peninjauan tidak hanya menyasar ruang kelas. Kadisdik juga mengecek administrasi, sarana prasarana, program sekolah, serta layanan kepada siswa dan orang tua. Disdik menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan manajemen berbasis data agar kebijakan sekolah berdampak nyata pada mutu.

Kepala sekolah menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, kehadiran pimpinan daerah memberi motivasi bagi guru dan tenaga kependidikan untuk terus berbenah.

Melalui kunjungan ke SDN Cikedokan 01, SMPN 3 Setu, dan SMPN 1 Setu, Disdik ingin memastikan tidak ada kesenjangan mutu antar sekolah di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Kami ingin memastikan setiap anak di Kabupaten Bekasi mendapat layanan pembelajaran terbaik. Guru adalah kunci utamanya, sehingga pembinaan harus berkelanjutan,” tambah Kadisdik.

Di akhir kunjungan, Kadisdik mengapresiasi dedikasi kepala sekolah dan guru. Ia meminta hasil monitoring dan supervisi segera ditindaklanjuti dengan program perbaikan di masing-masing sekolah.

Disdik menegaskan peningkatan mutu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat agar anak-anak belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan bermutu.

 

Disampaikan oleh : Redaksi Media Vibrasi News.com

Irhamsyah.

Berita, DAERAH, HEADLINE, POLITIK

Pemerintah Kabupaten Bekasi Mengelontorkan Dana Pilkades Tahun 2026 sebesar hampir Mencapai 60 milyar rupiah 

Tinggalkan komentar

 

HEADLINE NEWS

Kabupaten Bekasi 28 Juli 2026|vibrasinews.con –

Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelontorkan anggaran sebesar Rp59,95 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di 154 desa yang tersebar di 17 kecamatan.

 

Anggaran tersebut dialokasikan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah desa guna memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan lancar, aman, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/KEP.536-DPMD/2026 yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.

 

Dana yang dikucurkan akan digunakan untuk berbagai kebutuhan penyelenggaraan Pilkades, mulai dari operasional panitia, pembayaran honor badan ad hoc, pengadaan logistik Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga kebutuhan teknis lainnya selama proses pemilihan berlangsung.

 

Dana anggaran Rp 59,95 ( lima puluh sembilan milyar ini kalau di bagi 154 desa berarti setiap desa nya diperkirakan mendapat Dana Anggaran Pilkades Rp 389 juta Per Desa, namun pasti nya setiap Desa tidak sama jumlah nominal anggaran nya tergantung jumlah mata pilih per wilayah Desa masing masing. Dari Hal tersebut perlu juga di Pantau dan di awasi. Dengan ketat jangan sampai Penggunaaan anggaran nya ada Celah Untuk Di Korupsi. Atau di manipulasi, karna setiap rupiah anggaran yang mengunakan Uang Pemerintah Harus jelas Laporan dan pertanggung jawaban pengunaan nya secara rinci .

 

Disampaikan oleh Redaksi Media Vibrasi News.com

DAERAH, Lampung Utara

Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lampung Utara

Tinggalkan komentar

 

RILIS KEGIATAN
Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lampung Utara

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lampung Utara melaksanakan Rapat Koordinasi sebagai upaya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Rapat membahas beberapa isu strategis yang menjadi perhatian bersama, yaitu:

1. Stabilitas Keamanan di Wilayah
Peserta rapat menegaskan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif melalui koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.
Deteksi Dini Potensi Gangguan.

2. FKDM menekankan pentingnya pelaksanaan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, konflik sosial, maupun permasalahan lain yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Informasi yang diperoleh dari masyarakat diharapkan dapat disampaikan secara cepat dan akurat kepada pihak terkait sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.

3. Perlu adanya sosialisasi ke sekolah sekolah tentang Bullying di tingkat SMP dan SMA serta pentingnya upaya pencegahan dan penanganan kasus perundungan (bullying), khususnya di lingkungan pendidikan dan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.
Ditekankan perlunya edukasi, penguatan pengawasan, serta pendampingan terhadap korban agar dampak psikologis maupun sosial dapat diminimalkan.

4. Edukasi Mengenai LGBT
Dalam rapat disampaikan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai isu LGBT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma sosial, nilai budaya, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Edukasi diharapkan dilakukan secara bijaksana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mencegah munculnya konflik maupun diskriminasi.

5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
Peserta rapat sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu diperlukan kerja sama seluruh pihak dalam memperkuat upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, pengawasan lingkungan, serta dukungan terhadap penegakan hukum.

……Kesimpulan….
Rapat Koordinasi FKDM Kabupaten Lampung Utara menghasilkan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan, serta mengoptimalkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Seluruh peserta juga sepakat untuk mendukung upaya pencegahan bullying, meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait isu-isu sosial sesuai ketentuan yang berlaku, serta memperkuat gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba demi mewujudkan Kabupaten Lampung Utara yang aman, tertib, dan kondusif.

Upaya Program FKDM Kabupaten Lampung Utara ke Depan

Sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi, FKDM Kabupaten Lampung Utara akan memperkuat peran kewaspadaan dini dengan menjangkau seluruh 23 kecamatan di Kabupaten Lampung Utara. Program ini bertujuan meningkatkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

Adapun program yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan FKDM di 23 kecamatan secara bertahap.
Meningkatkan deteksi dini dan pelaporan cepat terhadap potensi gangguan keamanan, konflik sosial, maupun permasalahan yang berkembang di masyarakat.

2. Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan bullying, penyalahgunaan narkoba, serta isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi terkait, serta tokoh masyarakat dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif.

4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan tanggap terhadap berbagai potensi ancaman maupun gangguan.

5. Melalui pelaksanaan program tersebut, FKDM Kabupaten Lampung Utara diharapkan mampu membangun sistem kewaspadaan dini yang lebih efektif hingga ke tingkat kecamatan, sehingga setiap potensi permasalahan dapat diidentifikasi, dikoordinasikan, dan ditangani secara cepat, tepat, dan terpadu demi terwujudnya Kabupaten Lampung Utara yang aman, tertib, dan kondusif.

Berita, DAERAH, HEADLINE, PENDIDIKAN

Beban 2.500 Ruang Kelas, Disdik Bekasi Kebut Solusi Agar Tak Ada Anak Putus Sekolah di PPDB 2026.

Tinggalkan komentar

 

BREAKING NEWS ABDED

BEKASI 12 juli 2026|vibrasinews.com —

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi masih menghadapi pekerjaan rumah besar menjelang tahun ajaran baru. Data terbaru menunjukkan daerah ini kekurangan sekitar 2.500 ruang kelas agar seluruh sekolah bisa menerapkan pembelajaran satu sif.

 

Kondisi itu juga yang membuat daya tampung sekolah negeri belum bisa menampung semua pendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru 2026.

 

Kepala Disdik Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, mengatakan target satu sif belum bisa dipenuhi jika ruang kelas tidak ditambah.

 

“Kalau kita ingin semua kegiatan belajar mengajar berjalan dalam satu sif, Kabupaten Bekasi masih defisit sekitar 2.500 ruang kelas,” ujar Imam kepada Koranmegapolitan_, Selasa 7 Juli 2026.

 

Swasta jadi penyangga sementara*  Imam menyebut, meski sekolah negeri terbatas, pemerintah daerah tidak menutup akses. Sekolah swasta di sejumlah wilayah masih memiliki kursi kosong dan bisa menjadi alternatif.

 

“Kami terus memastikan seluruh anak usia sekolah tetap dapat akses pendidikan, baik di negeri maupun swasta. Sekolah swasta juga bagian dari solusi karena daya tampungnya masih tersedia,” jelasnya.

 

Menurutnya, penentuan kuota PPDB dilakukan berdasarkan usulan sekolah. Tiga hal yang jadi pertimbangan: jumlah lulusan, ketersediaan guru, dan kondisi sarana prasarana.

 

Disdik juga tetap menjaga standar rombongan belajar. Untuk SD idealnya 28 siswa per kelas, sementara SMP 32 siswa per kelas.

 

“Jika dipaksakan melebihi itu, dampaknya ke kenyamanan dan mutu belajar anak,” kata Imam.

 

Fokus di Cibitung dan Muktiwari*

Keluhan daya tampung paling banyak muncul dari SDN 03 Muktiwari dan SMPN 7 Cibitung. Menanggapi hal itu, Disdik sudah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Bekasi untuk membahas penambahan ruang kelas.

 

Imam menyebut SMPN 7 Cibitung termasuk sekolah baru. Jumlah ruang kelas yang ada belum sebanding dengan animo masyarakat di sekitarnya.

 

“Kami sudah bahas bersama DPRD terkait kebutuhan ruang kelas di SMPN 7 Cibitung. Karena sekolahnya masih baru, ruang kelasnya belum ideal dibanding jumlah calon peserta didik di wilayah itu,” ungkapnya.

 

Komitmen: semua anak harus sekolah*

Meski masih ada calon peserta didik yang belum tertampung di sekolah tujuan, Imam memastikan Pemkab Bekasi terus mencari jalan keluar agar tidak ada anak yang kehilangan hak belajarnya.

 

“Insyaallah persoalan ini bisa kita tangani dengan baik. Yang paling penting, seluruh anak tetap mendapatkan haknya untuk bersekolah,” pungkas nya.

 

Disampaikan oleh : Redaksi Vibrasi News.com ( irhamsyah )

Berita, HEADLINE, NASIONAL

Klarifikasi Belum Terjawab, ASN DKI Desak Transparansi Pemotongan Gaji ke-13 dan BK 13.

Tinggalkan komentar

 

 

HEADLINE NEWS.

JAKARTA 25 Juni 2026|vibrasinews.com –

Polemik Gaji ke-13 ASN DKI: Dana Pendidikan Anak Tersendat Akibat Potongan Cicilan Bank DKI

Jakarta – 23 Juni 2026, Puluhan Aparatur Sipil Negara ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan pemotongan gaji ke-13, Tunjangan Kinerja Tukin 13, dan Beban Kerja BK 13 oleh Bank DKI pada Juni 2026. Pemotongan diduga dilakukan untuk cicilan pinjaman tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Lebih memprihatinkan, dana yang sudah dipindahkan ASN ke rekening tabungan pribadi Bank DKI dengan nomor rekening berbeda juga ikut disedot. Padahal di perjanjian pinjaman pemotongan hanya di rekening gaji saja.

Hingga berita ini diturunkan, Bank DKI belum memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme, dasar hukum, dan cakupan autodebet tersebut.

Kronologi Keluhan ASN , ASN menerima pencairan gaji ke-13, Tukin 13, dan BK 13 di rekening gaji Bank DKI pekan ketiga Juni 2026. Beberapa jam setelah dana masuk, saldo berkurang signifikan karena terpotong autodebet cicilan.

“Setelah dicek mutasi, gaji ke-13 saya dipotong untuk cicilan hutang Bank DKI. Kami sudah tanyakan ke Bank DKI, tapi jawabannya masih simpang siur, tidak ada kepastian tertulis,” ujar salah satu ASN DKI yang enggan disebutkan namanya.

Kenapa Beban Kerja 13 Juga Terblokir Banyak ASN mempertanyakan pemotongan BK 13. Menurut pengakuan ASN, seluruh tunjangan cair melalui satu rekening gaji Bank DKI yang sama dengan gaji pokok. Dengan adanya fasilitas autodebet, maka setiap dana yang masuk langsung dipotong sistem untuk pelunasan angsuran.

ASN juga mempertanyakan status Beban Kerja Juni 2026 yang belum dicairkan, namun rekening gaji malah diblokir. “BK Juni belum keluar, tapi rekening diblokir. Padahal tidak ada sangkut pautnya dengan pinjaman saya di Bank DKI,” kata ASN lainnya.

Dana Tabungan Pribadi Ikut Disetor Tanpa Izin

Keresahan memuncak setelah ASN mengetahui dana yang telah ditransfer dari rekening gaji ke rekening tabungan pribadi Bank DKI ikut terpotong.

“Uangnya sudah saya TF dari rekening gaji ke rekening tabungan pribadi saya di Bank DKI. Tapi tetap disedot Bank DKI tanpa izin nasabah. Di perjanjian pinjaman pemotongan hanya di rekening gaji saja. Selain potongan di rekening gaji nasabah, tabungan pribadi juga diambil,” ungkap ASN.

Jika benar, pemotongan di rekening tabungan pribadi yang tidak tercantum sebagai rekening sumber autodebet berpotensi menimbulkan pertanyaan terkait dasar hukum dan persetujuan nasabah sesuai POJK No. 18/POJK.07/2018.

Dampak: Dana Pendidikan Anak Terancam

Gaji ke-13, Tukin 13, dan BK 13 cair bertepatan dengan tahun ajaran baru. Ribuan ASN mengaku dana tersebut disiapkan untuk daftar ulang SMP, SMA, SMK, dan pembayaran UKT semester ganjil perguruan tinggi.

“Momen pencairan gaji ke-13 sangat penting bagi kami. Dananya dipakai untuk daftar ulang anak sekolah dan bayar semesteran kuliah. Ketika dipotong sepihak tanpa pemberitahuan, rencana pendidikan anak jadi berantakan,” kata ASN lainnya.

Tuntutan ASN DKI Jakarta kepada Bank DKI, BKD & BPKD DKI:

1. Menjelaskan secara transparan dasar hukum pemotongan gaji ke-13, Tukin 13, BK 13, dan dana di rekening tabungan pribadi. Di perjanjian pinjaman pemotongan hanya di rekening gaji saja.

2. Membuka status pencairan BK Juni 2026 dan alasan pemblokiran rekening yang tidak terkait pinjaman.

3. Menyampaikan mekanisme pengembalian dana jika terjadi pemotongan yang tidak sesuai perjanjian kredit.

“Kami ASN tetap menghormati kewajiban cicilan. Tapi dana pendidikan anak yang cair setahun sekali jangan dipotong sepihak tanpa konfirmasi,” tegas perwakilan ASN.

Hingga rilis ini diterbitkan, Bank DKI belum memberikan pernyataan resmi. Media membuka ruang hak jawab 1×24 jam. (C)

Disampaikan melalui Redaksi: Vibrasi News.com

Berita, DAERAH, HEADLINE, NASIONAL

Dinkes Kabupaten Bekasi Menyatakan Masih Aman Hantavirus. Jaga Kebersihan Tutup Lubang Tikus Mulai Sekarang.

Tinggalkan komentar

 

BREAKING NEWS.

BEKASI 18 Juni 2026|vibrasinews.com –

Kabar baik untuk warga Kabupaten Bekasi. Hingga 26 Mei 2026, Dinas Kesehatan belum mencatat satu pun kasus Hantavirus dari rumah sakit, Puskesmas, maupun klinik se-Kabupaten Bekasi.

Meski nihil kasus, Dinkes tidak lengah. Sekretaris Dinkes Supriadinata bilang kewaspadaan justru dinaikkan. Koordinasi dengan semua faskes diperkuat supaya tenaga medis cepat mengenali gejala dan melakukan screening awal.

“Kami sudah siapkan Puskesmas, rumah sakit, klinik, plus tenaga kesehatannya untuk deteksi awal Hantavirus. Pelatihan juga jalan biar tidak ada yang terlewat,” ujar Supriadinata.

Hantavirus memang mirip DBD atau tifoid: demam tinggi, nyeri otot, lemas, sampai sesak napas. Virus ini nyebar lewat hewan pengerat, terutama tikus yang suka di tempat kotor, lembap, dekat pasar dan tumpukan sampah.

Karena itu edukasi ke warga digencarkan lewat media sosial Dinkes, RS, dan Puskesmas. Imbauannya simpel tapi penting :

1. Jaga kebersihan lingkungan* rutin gotong royong

2. Tutup lubang* yang bisa jadi sarang tikus

*3. Kendalikan populasi tikus* di rumah dan sekitar pasar

*4. Rajin cuci tangan* pakai sabun

Sistem surveilans juga diperketat. Kalau ada warga dengan gejala mirip Hantavirus, faskes wajib investigasi, analisis data, lalu lapor berjenjang ke Pemprov.

“Pesan kami: jangan panik. Tapi kalau ada gejala, langsung periksa ke faskes terdekat. Kebersihan lingkungan itu benteng paling kuat lawan Hantavirus,” tutup Supriadinata.

 

Disampaikan oleh: Redaksi Media Vibrasi News.com.

Irhamsyah.

Berita, DAERAH, HEADLINE

DINKES Kabupaten Bekasi Siap Hadapi Lonjakan Pasien 2026, Stok Obat di Puskesmas Dipastikan Cukup Sepanjang Tahun 2026. 

Tinggalkan komentar

 

BREAKING NEWS.

BEKASI 16 Juni 2026|vibrasinrws.com –

Warga Kabupaten Bekasi bisa lebih tenang. Dinas Kesehatan memastikan rak obat di 50+ Puskesmas dan gudang UPTD Farmasi tidak akan kosong sepanjang 2026.

Langkah ini bukan dadakan. Perencanaan dimulai sejak 2025 lewat Rencana Kebutuhan Obat (RKO). Data kebutuhan ditarik langsung dari lapangan, lalu dicocokkan dengan anggaran. Hasilnya: pagu dana obat 2026 naik hampir 2x lipat dibanding tahun lalu.

Kepala Dinkes Bekasi dr Arief Kurnia bilang, sistem RKO ini yang bikin distribusi obat jadi lebih presisi. “Kami antisipasi dari awal supaya tidak ada cerita Puskesmas kehabisan obat esensial. Semua disesuaikan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya, Kamis 16/04/2026.

Buktinya sudah kelihatan. Kepala UPTD Gudang Farmasi Atik Ardianto menyebut 80% kebutuhan obat triwulan pertama 2026 sudah standby di gudang dan tinggal distribusi. Dengan jumlah penduduk Bekasi yang terus naik, stok aman ini jadi napas penting untuk layanan dasar.

Distribusi jalan rutin ke Puskesmas, UPTD Kesehatan, PSC, sampai poliklinik Pemda. Meski ada kendala akses gudang yang sempit, Dinkes optimis target pelayanan tanpa hambatan bisa tercapai.

Dengan anggaran lebih besar + perencanaan lebih matang, Bekasi menargetkan 2026 jadi tahun tanpa drama stok obat. Dengan begitu tidak ada alasan lagi bagi Rumah sakit’ dan Puskesmas Menyatan Stok obat kosong.

 

Disampaikan : Redaksi Vibrasi News.com ( irhamsyah )

DAERAH, HEADLINE, HUKUM, NASIONAL

LSM KCBI Ancam Laporkan ke KPK: Samisade Sukaharja Rp1 Miliar Diduga Digarong, RAB 15 CM Bohong

Tinggalkan komentar

 

 

BOGOR, 16 April 2026 |vibrasinws.com –

Dana desa berdarah lagi. LSM KCBI Kabupaten Bogor secara resmi membongkar dugaan bancakan Anggaran Bantuan Keuangan Desa Samisade 2025 di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur. Total Rp1 Miliar anggaran betonisasi jalan diduga dipangkas mutunya, dan uang rakyat berpotensi digarong lewat praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

 

LSM KCBI bersama Tim Reaksi Cepat telah turun langsung ke lapangan dan melakukan uji core drill sampling mandiri pada 2 titik proyek. Hasilnya telak dan tidak bisa dibantah: ini bukan kelalaian teknis, melainkan pencurian terstruktur yang merugikan keuangan negara dan mengorbankan mutu infrastruktur publik.

 

LSM KCBI menemukan modus “sunat” beton setebal 7 CM di dua lokasi. Pertama, Kp. Sigeung RT 004/008 dengan anggaran Rp470 juta, RAB tebal beton 15 CM tapi fakta lapangan rata-rata 8 CM. Kedua, Kp. Gunung Baru 2 RT 005/009 anggaran Rp530 juta, RAB 15 CM tapi realisasi juga 8 CM. Artinya, setiap meter jalan dicuri 7 CM ketebalannya.

 

LSM KCBI juga membongkar kejanggalan mark-up harga Rp180 juta dan dugaan upah fiktif. Berdasarkan Rencana Anggaran Pembanding Logis harga pasar Kabupaten Bogor, kedua proyek itu maksimal Rp800 juta. Namun dana yang cair Rp1 Miliar. Ditambah papan proyek mencantumkan durasi 120 hari, padahal standar swakelola sejenis cukup 60 hari. “Jelas ini desain akal-akalan untuk menggemukkan laporan upah,” tegas Ketua DPC LSM KCBI, Agussandi Bonardo Parluhutan Marpaung, S.H, Rabu (17/06/2026).

 

LSM KCBI telah melayangkan somasi resmi dan desakan keterbukaan informasi publik kepada Kepala Desa Sukaharja beserta Tim Pelaksana Kegiatan. Tuntutannya jelas: buka dokumen RAB, SPJ, dan perencanaan di forum audiensi terbuka sesuai Perbup Bogor Nomor 116 Tahun 2021 dan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP. LSM KCBI memberi ultimatum keras 3×24 jam bagi Pemdes untuk beritikad baik.

 

LSM KCBI tidak akan mundur selangkah pun. Jika somasi diabaikan atau ada upaya menutup dokumen publik, seluruh alat bukti berupa foto, video, hasil uji core drill, dan RAPL akan langsung kami kirim sebagai Laporan Informasi resmi ke KPK RI, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Unit Tipikor Polres Bogor demi tegaknya supremasi hukum. Hingga rilis ini diterbitkan, Kades Sukaharja masih bungkam seribu bahasa. (C).

Disampaikan melalui: Redaksi Vibrasi News.com

Berita, DAERAH, HEADLINE, HUKUM, NASIONAL

APMP Jatim Desak Kejari Surabaya Naikkan Status Penanganan Dugaan Korupsi RSUD Dr. Soetomo

Tinggalkan komentar

 

 

Surabaya  11 Juni 2026|vibrasinews.com –

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli (APMP) Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Kamis (11/6/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.

 

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan “Usut Tuntas Dugaan Korupsi RSUD Dr. Soetomo”, “Jangan Lindungi Koruptor”, hingga “Rakyat Menunggu Kepastian Hukum”. Aksi berlangsung di depan pintu masuk Kejari Surabaya dengan pengawalan aparat kepolisian.

 

Koordinator aksi yang sekaligus Direktur APMP Jatim, Acek Kusuma menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus dukungan terhadap proses penegakan hukum yang sedang dilakukan Kejari Surabaya. Namun demikian, APMP menilai proses penanganan perkara harus dilakukan secara terbuka dan tidak berhenti pada tahap pemeriksaan saksi semata.

 

“Kami hadir untuk memastikan bahwa laporan dugaan korupsi yang telah masuk dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sejumlah pihak tidak berhenti di tengah jalan. Publik berhak mengetahui sejauh mana perkembangan kasus ini dan siapa saja yang harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum,” tegas Acek dalam orasi.

 

Aksi APMP Jatim ini berangkat dari kekhawatiran publik terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi di salah satu rumah sakit rujukan terbesar di Indonesia tersebut. Sebagai institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, RSUD Dr. Soetomo mengelola anggaran dalam jumlah besar yang bersumber dari negara dan masyarakat. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara menyeluruh dan transparan.

 

Menurut Acek, proses pemeriksaan yang telah dilakukan Kejari Surabaya seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang dilaporkan. Mereka meminta penyidik tidak ragu menelusuri seluruh alur kebijakan, penggunaan anggaran, maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek yang sedang diselidiki.

 

“Jangan sampai ada kesan penanganan perkara berjalan lambat atau bahkan mandek. Jika memang telah ditemukan alat bukti yang cukup, maka proses hukum harus ditingkatkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Acek.

 

Direktur APMP Jatim itu juga menyoroti pentingnya transparansi penegakan hukum dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik. Menurut mereka, keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyelidikan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus mencegah munculnya spekulasi liar di tengah masyarakat.

 

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan massa aksi, APMP Jatim menyampaikan tujuh tuntutan utama, di antaranya mendesak Kejari Surabaya mengusut tuntas dugaan korupsi di RSUD Dr. Soetomo, memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara tersebut, menolak segala bentuk intervensi terhadap proses hukum, serta segera menetapkan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

Aksi tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa masyarakat sipil akan terus mengawal jalannya proses hukum. APMP menegaskan tidak akan berhenti pada satu kali demonstrasi dan akan terus memantau perkembangan perkara hingga terdapat kepastian hukum yang jelas.

 

“Korupsi bukan sekadar persoalan kerugian keuangan negara. Korupsi di sektor pelayanan publik berpotensi merampas hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Karena itu kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” tegas Acek.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Surabaya belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi. Namun APMP berharap Kejari Surabaya tetap konsisten mengedepankan prinsip profesionalitas, independensi, dan transparansi dalam mengusut dugaan korupsi yang dilaporkan.

 

Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan damai. Massa membubarkan diri setelah menyerahkan pernyataan sikap serta tuntutan resmi kepada perwakilan Kejari Surabaya. (C).

Disampaikan oleh: Redaksi Vibrasi News.com

Berita, DAERAH, HEADLINE, Lampung Utara, NASIONAL

Tampuk Kepemimpinan GMBI Lampung Utara Resmi Dipegang Wawi Aryadi: Siap Bangun Program Kerja Nyata demi Masyarakat

Tinggalkan komentar

 

BREAKING NEWS.

LAMPUNG UTARA 11 Juni 2026|vibrasinews.com  –

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Lampung Utara kini resmi memiliki pemimpin baru. Tampuk kepemimpinan organisasi ini kini dipegang teguh oleh Wawi Aryadi, pasca dilantik dan ditetapkan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMBI. Langkah ini menjadi titik terang setelah sempat terjadi kekosongan jabatan akibat dinamika dan permasalahan internal yang sempat melanda organisasi di wilayah tersebut.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Sekretariat DPP GMBI, Bandung, Jawa Barat, pada Senin, 8 Juni lalu. Dalam agenda yang sama, turut dilantik pula kepengurusan baru untuk Distrik Lampung Tengah dan Distrik Bandung. Penetapan ini disahkan secara hukum organisasi melalui penandatanganan Surat Keputusan (SK) langsung oleh Ketua Umum DPP GMBI Pusat, Moh. Fauzan Rachman, S.E., menandai dimulainya babak baru perjuangan GMBI di bumi Tunas Ragem Lampung.

Bersama Wawi Aryadi, struktur kepengurusan lengkap Distrik Lampung Utara kini telah terbentuk dan siap bekerja. Posisi Sekretaris diamanahkan kepada Robi Yanto, sedangkan kursi Bendahara dijabat oleh Edi Hanafi, S.E. Tim ini ditugaskan untuk mengemban amanah besar mewujudkan visi dan misi organisasi demi kepentingan masyarakat luas, khususnya kalangan masyarakat bawah yang menjadi fokus utama gerakan ini.

Setelah resmi dikukuhkan, Wawi Aryadi menyampaikan tekad kuat dan harapan besarnya ke depan. Ia menegaskan bahwa kehadiran kepemimpinannya adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan perjuangan yang nyata, terstruktur, dan berkelanjutan.

“Kami hadir untuk menutup masa kebuntuan dan membuka lembaran baru yang penuh semangat. Kepercayaan yang diberikan DPP Pusat adalah tanggung jawab berat yang akan kami emban sepenuh hati. Ke depannya, saya berharap GMBI Distrik Lampung Utara mampu menjadi garda terdepan yang memperjuangkan aspirasi rakyat kecil, hadir menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, serta menjadi wadah yang menyejahterakan dan menyatukan seluruh elemen masyarakat,” tegas Wawi Aryadi.

Lebih jauh, Ketua Distrik GMBI Lampura memaparkan arah kebijakan dan program kerja yang akan dibangun dan dijalankan secara bertahap dan terukur, antara lain:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi warga melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, serta memperluas akses informasi dan bantuan ekonomi agar kemandirian ekonomi masyarakat tercapai.

2. Advokasi dan Perlindungan Hak: Memperkuat fungsi advokasi untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi, memberikan pendampingan hukum bagi warga yang membutuhkan, serta mengawal kebijakan publik agar berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

3. Penguatan Struktur dan Solidaritas: Membenahi sistem kelembagaan internal, mempererat persaudaraan antar anggota, serta memperluas jaringan kerja sama agar organisasi semakin kokoh, solid, dan terpercaya di mata masyarakat maupun pemangku kepentingan.

4. Kepedulian Sosial dan Lingkungan: Menggerakkan program aksi sosial, bantuan kemanusiaan, serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup sebagai wujud nyata kepedulian GMBI terhadap kondisi sosial dan alam di Lampung Utara.

“Selain itu kami akan memimpin dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, anggota organisasi, dan pemerintah daerah untuk bersinergi dan bergandengan tangan mewujudkan Lampung Utara yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat” jelasnya.

 

Kini, seluruh jajaran pengurus dan anggota GMBI Distrik Lampung Utara siap melaksanakan amanah ini, membawa semangat baru dari DPP untuk diterjemahkan dalam aksi-aksi nyata di setiap sudut wilayah kabupaten tercinta.

Disampaikan oleh Redaksi Media Vibrasi News.com  ( irhamsyah )