TULANG BAWANG 15 September 2026|vibrasinews.com –
Skandal dokter bayangan di RSUD Menggala yang membobol Rp34 Juta memicu kecaman keras.
Ketua Bidang Investigasi DPP Badan Advokasi Indonesia (BAI), Bung Irhamsyah, S.E, angkat bicara. Ia menyebut ini bukan sekadar salah administrasi, tapi kejahatan yang telanjang.
“Ini bukan lalai, ini PERAMPOKAN uang negara yang dibungkus SK Bupati! Dokter tidak pernah masuk, SIP mati sejak 2023, tapi Rp20 juta per bulan tetap cair. Ini setajam silet menusuk rasa keadilan rakyat Tulang Bawang!” tegas Irhamsyah kepada Faktanews24.
Fakta BPK yang bikin darah mendidih:
BPK Perwakilan Lampung menemukan Sdr. DR, penerima insentif Sub Spesialis Konsulen Rp20 Juta/bulan, TIDAK PERNAH menginjakkan kaki di RSUD Menggala sepanjang 2025. SIP-nya sudah jadi bangkai sejak 2 Desember 2023.
Tapi RSUD Menggala tetap transfer Rp17 Juta x 2 bulan = Rp34 Juta. Baru dikembalikan Rp10 Juta setelah dipergoki BPK. Sisa Rp24 Juta masih jadi kerugian negara.
“Dalih readiness kemoterapi itu omong kosong! Alasan klasik untuk melegalkan bancakan. Kalau satu-satunya onkolog di Lampung, kenapa SIP-nya dibiarkan mati? Kenapa tidak hadir satu hari pun? Ini akal-akalan PPTK, PPK, Bendahara dan Direktur!” kecam Irhamsyah.
Irhamsyah Desak 3 Langkah Silet:
1. COPOT DIREKTUR: “Direktur RSUD Menggala dr. Ellys Meritusi, Sp.PA yang menetapkan penerima tidak sesuai ketentuan harus dicopot. Dia yang tanda tangan, dia yang tanggung jawab!”
2. SERET KE APH: “PPK dan Bendahara yang asal bayar tanpa cek SIP dan absensi harus diperiksa Inspektorat dan diseret ke Aparat Penegak Hukum. Ini ada unsur melawan hukum, Pasal 2 dan 3 Tipikor!”
3. BUKA SEMUA HONORARIUM: “Bupati jangan cuma sependapat. Bongkar semua daftar penerima insentif RSUD Menggala 2025! Jangan-jangan bukan cuma DR, ada dokter bayangan lain!”
Sebelumnya, Direktur RSUD Menggala yang dikonfirmasi via WhatsApp dan surat tertulis memilih bungkam, terkesan menghindar.
“Kalau bungkam berarti benar. Rakyat Tulang Bawang butuh obat dan pelayanan, bukan drama dokter hantu Rp20 juta per bulan. Kami di DPP BAI akan kawal kasus ini sampai Kas Daerah kembali utuh dan pelaku dicopot!” tutup Bung Irhamsyah, S.E dengan nada tinggi.
Kasus ini menjadi bukti anggaran kesehatan yang seharusnya untuk rakyat miskin, justru jadi ladang korupsi elit rumah sakit.
Disampaikan oleh Redaksi Media Vibrasi News.com.
