Vibrasinews.com

Kategori: NASIONAL

  • Antrean Panjang BBM Di wilayah Aceh Timur,Dampak Pasca Banjir Bandang.  

    Selasa 2 Desember 2025|Vibrasinews.com

     

    Pantauan Badan Advokasi Indonesia Wilayah Aceh Timur Provinsi Aceh, Disampaikan Melalui Redaksi Media Vibrasi News.com

     

    Aceh Timur – Antrean panjang kendaraan bermotor terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, hari ini, 2 Desember 2025. Kondisi ini dipicu oleh dampak pasca banjir bandang yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

    Menurut pantauan di lapangan, antrean didominasi oleh sepeda motor dengan jumlah diperkirakan mencapai seribuan unit. Antrean juga melibatkan sejumlah kendaraan roda empat yang turut mengantre untuk mendapatkan pasokan bahan bakar.

     

    Berdasarkan Laporan Pantauan Badan Advokasi Indonesia diwilayah Kecamatan Aceh Timur Kecamatan Julok,

    “Kondisi ini sangat memprihatinkan, warga kesulitan mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari,” Badan Advokasi Indonesia Wilayah Kabupaten Aceh Timur berharap Pemerintah Daerah segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini.

    Pihak SPBU setempat menyatakan bahwa pasokan BBM masih terbatas akibat terhambatnya distribusi pasca banjir. Mereka berjanji akan berupaya semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat secepatnya.

     

    Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran distribusi BBM ke wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Diharapkan, kondisi ini dapat segera teratasi dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal.

    Disampaikan Tim Investigasi Badan Advokasi Indonesia dilapanagan Bekerjasama dengan, Redaksi Vibrasi News.com Irhamsyah

  • Pemerintahan Kabupaten Bekasi Menargetkan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Rampung di Ahir tahun2025

    Bekasi – vibrasinews.com

    Pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bekasi mulai menunjukkan hasil positif. Selain telah terbentuk secara legal, beberapa desa juga tengah memulai pembangunan fisik sebagai bagian dari implementasi program tersebut.

    Hal itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Ida Farida, usai menghadiri Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan KDKMP yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/11/2025). Acara ini turut diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah se-Indonesia.

    Ida menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong percepatan pembangunan KDKMP yang telah terbentuk di 179 desa dan 8 kelurahan. Meski masih terdapat beberapa kajian lokasi yang harus diselesaikan, ia menegaskan bahwa pembangunan koperasi harus didahului oleh penyelesaian administrasi lahan secara menyeluruh, baik berupa tanah milik desa, aset daerah, maupun lahan yang menjadi kewenangan provinsi atau pemerintah pusat.

    “Semua aspek administrasi harus dipastikan jelas sebelum pembangunan dimulai. Ini penting agar proses berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

    Ia menambahkan, KDKMP merupakan amanah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan bahwa perekonomian nasional harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Program ini diyakini akan membawa dampak besar bagi penguatan ekonomi desa melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas produktif, serta sinergi dengan berbagai program pembangunan lainnya.

    “Kita harus mendukung program ini dengan sebaik-baiknya dan mengawal agar perekonomian desa benar-benar mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” tambahnya.

    Terkait koperasi yang memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD), Ida memastikan bahwa seluruh proses harus mengikuti regulasi, termasuk musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Hal ini penting karena pemanfaatan TKD dilakukan dengan skema sewa-menyewa sehingga memerlukan landasan hukum yang lengkap.

    “Beberapa koperasi sudah mulai dibangun. Namun seluruh koperasi yang menggunakan Tanah Kas Desa tetap harus melalui musyawarah desa, karena mekanismenya adalah sewa-menyewa,” jelasnya.

    Ida menargetkan seluruh pembangunan KDKMP di Kabupaten Bekasi dapat rampung pada tahun 2025. Pemkab Bekasi terus melakukan koordinasi intensif dengan para camat serta pemantauan melalui berbagai forum perangkat daerah untuk memastikan seluruh tahapan administratif dan teknis berjalan sesuai jadwal.

    Dengan upaya percepatan tersebut, ia berharap KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian desa, serta mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

    “Target kami, tahun 2025 seluruh proses pembangunan KDKMP bisa selesai. Kami memastikan para camat menjalankan musyawarah desa serta melengkapi seluruh tahapan administratif,” ujarnya.

     

    Redaksi Vibrasi News.com irham

  • Turnamen Regam FC 2025 Resmi Dibuka, Ketua PSSI Lampung Utara Beri Dukungan Penuh

    Vibrasinews.com

    Kotabumi, Lampung Utara – Turnamen Regam FC tahun 2025 resmi dibuka pada hari Sabtu, 29 November 2025, di Stadion Sukung, Kotabumi. Acara pembukaan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua PSSI Lampung Utara Letkol Marinir Herman Sobli, Ketua Regam FC Robby Setiawan, anggota dewan Rahmatullah, S.H., serta seluruh panitia Regam FC.

    Dalam sambutannya, Ketua Regam FC Robby Setiawan menyampaikan harapannya agar Stadion Sukung Kotabumi, sebagai maskot ibu kota Lampung Utara, dapat lebih dimanfaatkan untuk kegiatan sepak bola. “Harapannya semoga Lampung Utara lebih bijak dan memberikan kesempatan stadion ini digunakan untuk sepak bola,” ujarnya.

     

    Ketua PSSI Lampung Utara, Letkol Marinir Herman Sobli, dalam sambutannya menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ada turnamen di Stadion Sukung Kotabumi selama tiga tahun menjabat. Ia berharap klub sepak bola di Lampung Utara dapat memanfaatkan stadion ini. “Saya berharap ke depan club sepak bola di Lampung Utara ini banyak, lebih dari 30 club sepak bola. Silakan main di sini, minta jadwal. Jika mentok, bisa hubungi saya,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa stadion ini seharusnya difokuskan untuk sepak bola, bukan untuk kegiatan atletik, silat, atau catur. “Ini stadion sepak bola, tegasnya.

    Herman Sobli juga menyampaikan komitmen untuk memperbaiki stadion secara bertahap. “Kita akan perbaiki stadion ini pelan-pelan, minimal kita bikin rata dulu walaupun rumputnya gak ada. Yang penting rata dulu, nanti rumputnya akan tumbuh sendiri,” tambahnya. Di akhir sambutannya, ia secara resmi membuka Turnamen Regam FC.

    Anggota Dewan Rahmatullah, S.H., dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap pemeliharaan Stadion Sukung. “Alhamdulillah kita berada di sini dalam acara pembukaan turnamen Regam. Kita berdoa agar turnamen ini lancar,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga fungsi stadion sebagai sarana olahraga. “Saya selaku wakil dari masyarakat, saya memang bagian yang peduli dengan stadion ini. Sampai saya sampaikan kepada bupati, kalau kita tidak bisa merawat, janganlah kita bagian dari merusak stadion ini.”

    Rahmatullah berharap agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen untuk tidak memberikan izin kegiatan selain olahraga sepak bola dan olahraga lainnya di Stadion Sukung pada tahun 2026. “Jadi tidak boleh lagi ada konser-konser di stadion. Kalau mau konser, silakan di halaman parkir atau halaman stadion. Lapangan sepak bola khusus untuk main sepak bola,” tegasnya. Ia berharap turnamen ini dapat memajukan olahraga di Lampung Utara.

    Acara pembukaan secara resmi ditandai dengan penendangan bola pertama oleh anggota dewan Rahmatullah, S.H.

    Darmawan

  • Desa Taman Jaya Salurkan Bantuan Pangan untuk 294 KPM

    Vibrasinews.com

    Lampung Utara,Desa Taman Jaya melaksanakan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk periode Oktober-November 2025. Kegiatan ini menyasar 294 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dilaksanakan pada hari Jumat, 28 November 2025.

     

    Acara penyaluran bantuan ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa Taman Jaya, Suheli, beserta perangkat desa dan perwakilan masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

    Kepala Desa Suheli menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah desa terhadap warganya. Ia juga berharap agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima.

     

    “Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah desa akan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi warga Taman Jaya,” ujar Suheli dalam sambutannya.

     

    Penyaluran bantuan berjalan dengan lancar dan tertib. Para penerima manfaat mengucap kan terimakasih kepada pemerintah desa atas bantuan yang diberikan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Darmawan

  • Pemerintah Kampung Banjar masin Bagikan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Dan Minyak Goreng Kepada 68 Keluarga Penerima Mampaat Yang Tepat Sasaran Dan Transparan

    Waykanan, – Jum’at 28 November 2025|vibrasinews.com.  –

    Pmerintah kampung Banjar masin,kecamatan Baradatu,kabupaten waykanan kembali melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk alokasi bulan Oktober dan November 2025. Sebanyak 68 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan beras masing-masing sebanyak 20 kilogram dan minyak goreng 4 kilogram.

     

    Kegiatan pembagian berlangsung dengan tertib dan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari jajaran Pemerintah Kampung dan BPK,Seluruh proses pendistribusi dilakukan di balai kampung pada hari Jum’at tangal 28/11/2025 berjalan dengan tetap mengedepankan ketertiban dan pelayanan yang optimal kepada warga.

     

    Kepala kampung Banjar masin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi semua elemen masyarakat yang telah membantu kelancaran pendistribusi bantuan ini. “Bantuan beras ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Kami pemerintah kampung berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dan transparan,” ungkap Zubir.

     

    Dengan terlaksananya pembagian beras CPP dan minyak goreng ini, diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat kampung.

    ( Sam’un/CS ) Vibrasi News.com

  • Pencairan Dana Desa Tahap Dua di 13 Desa Tertunda

    Bekasi – Redaksi vibrasinews.com

    Sejumlah desa di Kabupaten Bekasi kini masih menanti pencairan Dana Desa (DD) tahap dua yang hingga akhir Oktober 2025 belum juga masuk ke rekening desa. Keterlambatan pencairan ini dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan di desa.

     

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Iman Santoso mengatakan pencairan dana desa tidak serta-merta bisa dilakukan secara cepat karena harus melalui sejumlah tahapan administrasi sesuai aturan yang berlaku. “Kami sudah memfasilitasi sejak 8 Oktober lalu. Hanya saja memang ada mekanisme atau proses yang perlu ditempuh.” kata dia, Selasa (28/10).Pembangunan Cikarang Utara

     

    Pelatihan ketahanan pangan desaPemberdayaan Masyarakat DesaSalah satunya adalah verifikasi faktual oleh camat, yang bertugas menjalankan kewenangan pemerintah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh bupati terkait penanganan urusan otonomi daerah di tingkat kecamatan. “Setelah camat memberikan rekomendasi kepada kami di DPMD, kami lakukan pengecekan. Jika semua dokumen sudah lengkap, kami langsung membuat surat pengantar ke bagian keuangan untuk proses pencairan,” jelasnya.

     

    Dari 179 desa di Kabupaten Bekasi, saat ini hanya tersisa 13 desa yang pencairan dana desa tahap dua masih tertunda. Sementara 166 desa lainnya sudah menerima dana dimaksud. “Kami paham, desa sangat membutuhkan dana tersebut untuk menunjang kegiatan pembangunan dan lainnya. Namun kami juga harus memastikan seluruh berkas, verifikasi, dan tahapan selesai agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tambahnya. Pembangunan Daerah Bekasi

     

    Adapun 13 desa yang pencairan dana desa tahap dua masih tertunda disebabkan beberapa faktor. Pertama, terdapat 3 desa yang belum melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan. Kedua, terdapat 10 desa yang sudah menerima dana dari pagu non-earmark (alokasi dengan penggunakan tertentu), tetapi pencairan dana dari pagu earmark (alokasi tanpa ketentuan penggunaan spesifik) masih menunggu Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa.

     

    “Kami terus menjalin komunikasi dengan perangkat desa, kami beri pemahaman. Jika ada dokumen yang belum lengkap atau harus diperbaiki, kami meminta mereka segera memperbaikinya sebelum kembali diajukan untuk proses pencairan ke bagian keuangan,” kata dia.

    Redaksi Vibrasi News.com IRHAMSYAH

  • Pemkab Bekasi Komitmen Dukung Program TMMD untuk Pemerataan Pembangunan Desa

    JAKARTA — vibrasinews.com

     

    Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, bersama Dandim 0509 Kabupaten Bekasi, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula A.H. Nasution, Markas Besar TNI, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).

     

    Kegiatan Rakornis ini membahas serangkaian agenda TMMD yang akan dilaksanakan secara serentak di 50 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program strategis tersebut dirancang untuk mempercepat pemerataan pembangunan desa melalui kegiatan fisik maupun nonfisik.

     

    Mengusung tema “Dengan Semangat TMMD Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah”, TMMD ke-126 tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan.

     

    Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi sasaran TMMD ke-126. Kegiatan pembangunan akan difokuskan di Desa Naga Cipta, Kecamatan Serang Baru.

     

    “Alhamdulillah, Kabupaten Bekasi kembali mendapat kesempatan menjadi bagian dari program TMMD. Pembangunan yang dilakukan nantinya meliputi sarana dan prasarana dasar, fasilitas umum, serta program nonfisik seperti penyuluhan dan pembinaan masyarakat. Kami berharap, ini menjadi solusi nyata untuk mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan perhatian,” ujar Asep.

     

    Ia menambahkan bahwa kegiatan ini sudah masuk dalam alokasi anggaran tahun 2025. Menurutnya, dari sisi efisiensi dan perencanaan, kondisi anggaran Pemkab Bekasi masih dapat mendukung secara optimal pelaksanaan TMMD.

     

    “Kegiatan ini juga telah terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah. Dengan begitu, sinergi antara program pemerintah daerah dan program TNI dapat berjalan selaras sehingga hasilnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

     

    Lebih lanjut, Wabup memberikan apresiasi kepada TNI yang terus konsisten menghadirkan program pembangunan melalui TMMD. Menurutnya, peran TNI dalam membangun desa memiliki nilai strategis, terutama di wilayah pelosok yang masih minim fasilitas dasar.

     

    “Kami sangat mengapresiasi upaya TNI. Kehadiran TMMD ini bukan hanya membangun jalan, jembatan, atau fasilitas fisik lainnya, tetapi juga membangun semangat kebersamaan, kemandirian, dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap lingkungannya. Itu yang membuat program ini istimewa,” ungkapnya.

     

    Ia menegaskan, masih banyak desa di Kabupaten Bekasi yang membutuhkan peningkatan sarana prasarana. Oleh karena itu, program TMMD menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat desa.

     

    Wakil Bupati menuturkan bahwa keberhasilan program TMMD tidak lepas dari sinergi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, TNI, maupun masyarakat. Pemkab Bekasi berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini, termasuk dalam hal koordinasi lintas perangkat daerah.

     

    “Kami bersama dinas terkait akan memastikan bahwa program ini berjalan tepat sasaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap rupiah anggaran yang digulirkan,” tegasnya.

     

    Ia menambahkan, melalui sinergi yang baik, pembangunan desa di Kabupaten Bekasi diharapkan dapat lebih merata, tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, melainkan menjangkau wilayah pelosok yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.

     

    Sebagai penutup, Wabup Asep Surya Atmaja menyampaikan harapannya agar pelaksanaan TMMD ke-126 menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong sekaligus meningkatkan ketahanan nasional dari tingkat desa.

     

    “Dengan semangat kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, kami optimis TMMD ke-126 akan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan di Kabupaten Bekasi, serta mendukung pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Ini adalah langkah nyata kita bersama untuk membangun desa, menata daerah, dan memperkuat bangsa.”pungkasnya.

    Redaksi Vibrasi News.com. IRHAMSYAH

  • Desa dan Kelurahan di Kab Bekasi Diminta Siap Hadapi Era Society 5.0

    Bekasi – Redaksi Vibrasi News.com

    Pemerintah desa atau kelurahan di Kabupaten Bekasi dihadapkan pada tantangan dan peluang di era Society 5.0. Untuk itu mereka diminta agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital sekaligus mampu memberikan pelayanan publik yang humanis.

    Demikian disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Bekasi, Ida Farida, dalam sambutan pada kegiatan rapat penilaian tahap pemaparan dan klarifikasi lapangan Anugerah Gapura Sribaduga Desa dan Kelurahan, Senin (29/09). DPMD Pastikan 179 Desa di Kabupaten Bekasi Lakukan Pengisian BPD Tahun IniUMKM Kabupaten Bekasi Dibekali Pelatihan Digital MarketingMelek Digital, Belanja di Pasar Tambun Bisa Bayar dengan Metode QRIS

    “Digitalisasi melalui aplikasi seperti Anugerah Gapura Sribaduga menjadi wujud nyata bagaimana desa dan kelurahan siap menghadapi tantangan era Society 5.0 yang menekankan integrasi teknologi digital dengan pelayanan yang humanis,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, ia berharap momentum ini dapat memperkuat kolaborasi, sinergi, dan inovasi di tingkat desa dan kelurahan, sehingga terwujud masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

    “Melalui penilaian ini, kapasitas, kreativitas, serta akuntabilitas desa dan kelurahan di Kabupaten Bekasi diharapkan semakin meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.

    Acara penilaian tahap pemaparan dan klarifikasi lapangan Anugerah Gapura Sribaduga ini dihadiri tim penilai dari Provinsi Jawa Barat, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi, para camat, lurah, dan kepala desa.

    Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) Iman Santoso menambahkan dalam paparannya saat rapat, ada nominator 3 desa yang akan dinilai dengan harapan bisa mewakili Pemerintah Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat.

    Ketiga desa tersebut adalah Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan, Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Cikarang Pusat.

    Ketiga desa ini akan dilakukan verifikasi oleh Pemkab Bekasi sebelum siap dinilai di tingkat provinsi dalam Anugerah tersebut.

    Disampaikan Redaksi Vibrasi News.com IRHAMSYAH

  • Pemkab Bekasi Siapkan Pilkades dan Pemilihan BPD Serentak Tahun 2026

    Bekasi – Media Vibrasinews.com

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mulai mematangkan persiapan dua agenda besar di tingkat desa pada tahun 2026 yakni pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dan pergantian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

    Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menyampaikan sebanyak 154 kepala desa akan mengakhiri masa jabatannya pada 28 September 2026. Di saat yang hampir bersamaan, masa jabatan anggota BPD juga akan berakhir pada 18 Juli 2026. Kedua momentum ini dinilai krusial dan harus disiapkan dengan matang.

    “Ini akan menjadi tahun penting bagi desa. Ada 154 kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya. Proses ini sedang dikaji dan dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi maupun pusat,” ujarnya, Senin, 29 September 2025.

    Ida menegaskan bahwa seluruh tahapan Pilkades maupun proses pemilihan anggota BPD harus mengikuti aturan yang berlaku. Saat ini, Pemkab Bekasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tengah menyusun timeline dan mekanisme pelaksanaan, termasuk opsi metode pemilihan seperti pemilihan langsung maupun e-voting.

    “Terkait BPD, masa jabatannya akan berakhir pada 18 Juli 2026. Aturan dan mekanismenya sedang kami siapkan, dengan dukungan narasumber yang kompeten,” tambahnya.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan semangat gotong royong dalam mengawal proses transisi kepemimpinan di tingkat desa. Pemkab Bekasi akan turut serta memastikan seluruh proses berjalan lancar dan aman.

    “Pilkades bukan kerja satu orang. Ini adalah kerja bersama, teamwork. Dengan komunikasi yang baik, kepatuhan terhadap jadwal, serta kesiapan seluruh elemen, insya Allah situasi di desa akan tetap kondusif,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Iman Santoso, menjelaskan bahwa pembinaan kapasitas BPD yang tengah dilakukan bertujuan memperkuat peran kelembagaan desa menjelang tahun politik di tingkat lokal.

     

    “BPD memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas desa, terutama di masa transisi. Diharapkan BPD semakin memahami fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat,” ujar Iman.

    Lebih lanjut, ia memastikan bahwa DPMD telah menyiapkan kerangka waktu dan langkah-langkah teknis untuk menghadapi dua agenda besar tersebut. Seluruh proses akan dilaksanakan dengan mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

    Disampaikan Redaksi Vibrasi News.com IRHAMSYAH

  • Pj Sekda : Tak Hanya Urusan Administratif, RT RW Berperan Bangun Solidaritas Sosial dan Harmoni Warga

    Bekasi – Media Vibrasinews.com

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menghadiri pelantikan dan pengukuhan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, untuk masa jabatan 2025–2030, di Kantor Desa Lambangsari, pada Sabtu (8/11/2025).

    Pelantikan yang dilakukan oleh Kepala Desa Lambangsari, Pipit Haryanti, turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Camat Tambun Selatan, jajaran perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Desa Lambangsari.

    Dalam sambutannya, Pj Sekda Ida Farida menegaskan bahwa pelantikan dan pengukuhan Ketua RT dan RW merupakan wujud nyata dari pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di tingkat paling dasar. Keberadaan RT dan RW, menurutnya, bukan sekadar bagian dari struktur administratif pemerintahan, tetapi juga pondasi utama yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah desa dan daerah.

    “RT dan RW adalah ujung tombak pelayanan publik. Mereka memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, serta menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah. Dari sinilah semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial tumbuh di tengah masyarakat,” ungkapnya.

    Pj. Sekda juga menekankan bahwa peran Ketua RT dan RW tidak hanya sebatas menjalankan urusan administratif, tetapi juga membangun solidaritas sosial dan harmoni antarwarga. Ia mengajak seluruh Ketua RT dan RW yang baru dilantik agar memandang jabatan ini sebagai ladang pengabdian yang dilandasi keikhlasan, integritas, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat.

    “Laksanakan amanah ini dengan niat tulus untuk mengabdi. Jabatan ini bukan sekadar posisi formal, melainkan sarana untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” tegasnya.

    Lebih jauh, Ida Farida menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan desa, termasuk RT dan RW, agar semakin responsif terhadap kebutuhan warga. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.

    “Kami mendorong agar seluruh unsur pemerintahan hingga ke tingkat lingkungan mampu bekerja bersama-sama. Dengan sinergi yang kuat, pembangunan tidak hanya berjalan dari atas ke bawah, tapi juga tumbuh dari inisiatif masyarakat sendiri,” ujar Ida Farida.

    Ia juga mengingatkan bahwa tantangan sosial di tingkat lingkungan semakin kompleks, mulai dari dinamika kependudukan, kebutuhan pelayanan publik, hingga penataan lingkungan yang sehat dan aman. Oleh karena itu, peran RT dan RW diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan berdaya.

    “Mari jadikan pelantikan ini sebagai awal semangat baru dalam membangun Desa Lambangsari yang lebih maju dan sejahtera. Dengan komunikasi yang baik dan semangat gotong royong, saya yakin Lambangsari akan menjadi desa yang menjadi contoh bagi wilayah lain di Kabupaten Bekasi,” ucapnya optimistis.

    Pada kesempatan itu, Ida Farida juga memberikan apresiasi kepada seluruh Ketua RT dan RW yang telah menyelesaikan masa baktinya, seraya berpesan kepada pengurus baru agar menjaga kepercayaan masyarakat dengan kerja nyata.

    “Selamat kepada para Ketua RT dan RW yang baru dilantik. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah. Jadilah penggerak utama dalam membangun masyarakat yang rukun, mandiri, dan berkemajuan,” pungkasnya.

    Disampaikan Redaksi Vibrasi News.com Irhamsyah.