Kategori: HEADLINE

Bekasi,Senin Februari 2026|vibrasinews.com –

Pemerintah Kabupaten Bekasi memperingati Hari Desa Nasional yang dirangkaikan dengan apel pagi di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin

Peringatan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dan diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah desa.

Dalam amanatnya, Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menyampaikan bahwa pelaksanaan apel tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih, tetapi juga menjadi bagian dari peringatan Hari Desa Tahun 2026.

Momentum ini, menurutnya, penting untuk merefleksikan kembali peran strategis desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah maupun nasional.

“Momentum ini mengajak kita semua untuk merefleksi kembali peran strategis desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan nasional,”katanya.

Ia mengungkapkan bahwa perkembangan desa-desa di Kabupaten Bekasi menunjukkan capaian yang patut disyukuri. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, Kabupaten Bekasi kini memiliki 83 desa berstatus mandiri, 55 desa berstatus maju, serta 41 desa berstatus berkembang.

“Yang patut menjadi kebanggaan kita bersama, Kabupaten Bekasi sudah tidak memiliki desa berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal,” tegasnya.

Menurut dr. Asep, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang solid antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kecamatan, serta dukungan aktif dari berbagai elemen masyarakat.

Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong kemajuan desa.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada perangkat daerah, para kepala desa, perangkat desa, para camat, dan seluruh aparatur sipil negara yang telah berkontribusi aktif dalam pembangunan dan kemajuan desa-desa di Kabupaten Bekasi,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Plt Bupati Bekasi juga menyampaikan ucapan selamat kepada 23 desa dan 2 kelurahan yang berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai desa dan kelurahan berkinerja terbaik dalam pelaksanaan Anugerah Gerapura Sri Baduga tingkat kecamatan, serta satu desa terbaik tingkat Kabupaten Bekasi.

Meski mencatat berbagai capaian positif, dr. Asep mengingatkan bahwa pembangunan desa ke depan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kondisi alam dan dinamika lingkungan yang perlu diantisipasi secara bersama-sama.

Menutup sambutannya, Plt Bupati Bekasi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan peringatan Hari Desa Tahun 2026 sebagai penguat komitmen bersama dalam membangun desa yang maju, mandiri, dan tangguh.

“Mari kita jadikan peringatan Hari Desa ini sebagai penguat komitmen untuk terus membangun desa yang maju, mandiri, dan tangguh demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya

Disampaikan Redaksi: Vibrasi News.com ( irhamsyah )

Bekasi|vibrasinews.com –

Pada pesta demokrasi pemilihan kepala desa serentak tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berencana mengoperasikan 154 Tempat Pemungutan Suara berbasis e-digital. Langkah inovatif ini mulai dimatangkan lewat simulasi pemungutan suara elektronik yang digelar beberapa waktu lalu.

Kepala DPMD Kabupaten Bekasi Iman Santoso mengungkapkan, setiap satu TPS berkapasitas 500 pemilih. Sedangkan TPS konvensional akan tetap dihadirkan. Selain itu integrasi teknologi ini merupakan respon atas berakhirnya masa jabatan kepala desa di 154 wilayah pada 28 September 2026.

“Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, skema Pilkades 2026 akan menggunakan metode hybrid. Tiap desa yang menggelar Pilkades akan dijatah satu TPS khusus yang menggunakan sistem elektronik,” kata Iman.

Menurut Iman, urgensi penerapan e-voting bukan sekadar mengikuti tren, melainkan upaya memperkuat integritas hasil pemilihan.

”Kami ingin memastikan tahapan Pilkades berjalan matang dan sesuai regulasi. Inovasi e-digital ini diharapkan mampu menekan risiko kecurangan serta menjamin keakuratan data hasil suara secara real-time,” tutupnya.

Disampaikan Redaksi Media Vibrasi News.com

Irhamsyah

Cikarang Pusat Kamis 11 Februari 2026|vobrasinews.com

 

Persoalan banjir berulang dan penumpukan sampah di sejumlah wilayah Bekasi dan Cikarang telah berkembang menjadi isu tata kelola pemerintahan yang serius. Intensitas kejadian yang terus berulang di titik yang sama menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem pengelolaan lingkungan dan pengendalian drainase.

Situasi ini tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan musiman atau semata akibat faktor cuaca. Fakta lapangan dan akumulasi pengaduan masyarakat mengindikasikan perlunya evaluasi kebijakan secara menyeluruh dan terukur.

Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Daerah Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menempatkan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup pada pemerintah daerah.

Dengan demikian, kegagalan mencegah terulangnya banjir akibat sistem drainase yang tidak optimal serta pengelolaan sampah yang tidak efektif berpotensi mencerminkan kelemahan dalam implementasi mandat hukum tersebut.

 

Dalam konteks ini, PJ Bupati sebagai pimpinan eksekutif memiliki tanggung jawab administratif dan moral untuk memastikan sistem berjalan efektif. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki fungsi pengawasan yang tidak boleh melemah.

Sikap Sekjen Maung Garuda Nusantara (MGN) Sekretaris Jenderal Maung Garuda Nusantara (MGN), Roby Nabia, SE, menyampaikan pernyataan tegas:

 

“Penanganan banjir dan sampah bukan sekadar urusan teknis dinas, melainkan indikator kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan. Jika persoalan ini terus berulang tanpa solusi permanen, maka diperlukan evaluasi total yang transparan dan akuntabel.”

Ia menambahkan bahwa penguatan sistem harus dilakukan secara struktural, bukan reaktif.

 

“Kami mendorong audit kinerja dan transparansi anggaran secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana efektivitas program yang telah dijalankan dan apa saja langkah korektif yang akan diambil.”Suara Warga sebagai Cermin Realitas Di tengah situasi tersebut, aspirasi masyarakat menjadi indikator penting.

 

Mardani Lubis, perwakilan warga dari kawasan permukiman terdampak, menyampaikan harapan secara lugas namun bermartabat:

“Kami tidak menginginkan polemik. Kami hanya menginginkan kepastian bahwa pemerintah hadir secara nyata. Banjir dan sampah yang terus berulang menimbulkan keresahan keluarga kami. Kami berharap ada langkah konkret, bukan sekadar respons sementara.”

Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan kolektif warga yang mendambakan stabilitas lingkungan dan kepastian kebijakan.

 

Desakan dan Penekanan Politik Dengan mempertimbangkan kondisi objektif di lapangan, kami secara resmi menyampaikan:

Mendesak PJ Bupati melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan sistem pengendalian banjir.

Mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara aktif melalui rapat dengar pendapat terbuka dan laporan evaluasi publik.

 

Mendorong audit penggunaan anggaran penanganan sampah dan banjir secara transparan. Menetapkan target waktu yang jelas dalam penyelesaian titik rawan banjir dan TPS bermasalah.

Apabila dalam waktu yang patut tidak terdapat langkah strategis dan terukur, maka mekanisme pengawasan politik melalui pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD merupakan langkah konstitusional yang sah dan relevan.

 

Bekasi dan Cikarang merupakan kawasan strategis nasional dengan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi tinggi. Pengelolaan lingkungan yang lemah tidak hanya berdampak pada kesehatan dan ekonomi warga, tetapi juga pada kredibilitas pemerintahan daerah.

 

Kami menegaskan bahwa pernyataan ini bukan bentuk konfrontasi, melainkan wujud tanggung jawab sosial dan politik demi memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai mandat hukum dan kepentingan rakyat.

Kini publik menunggu ketegasan sikap dan langkah nyata dari PJ Bupati serta DPRD.

Kepemimpinan diuji bukan saat situasi normal, melainkan ketika persoalan berulang menuntut keberanian mengambil keputusan strategis.

 

Disampaikan Redaksi Vibrasi News.com

Sejumlah aktivis dan warga mengingatkan bahwa penanganan banjir bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum negara:

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

 

Bekasi 9 Februari 2026|vibrasinews.com

Pemerintah wajib mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pembiaran yang menimbulkan kerugian masyarakat dapat dikategorikan sebagai kelalaian serius.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Setiap izin pembangunan wajib sesuai tata ruang. Alih fungsi lahan yang menyebabkan banjir dapat dibatalkan dan dievaluasi secara hukum.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala daerah dan jajarannya bertanggung jawab langsung atas pelayanan dasar, termasuk pengendalian banjir dan lingkungan hidup.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara

Penggunaan anggaran yang tidak efektif atau menyimpang wajib diaudit dan dapat berujung sanksi administratif hingga pidana bila ditemukan unsur pelanggaran.

 

DESAKAN TERBUKA: AUDIT, BUKAN PENCITRAAN

Warga Cibitung secara tegas mendesak: Audit menyeluruh dan terbuka terhadap anggaran penanggulangan banjir Kabupaten Bekasi.

Evaluasi dan penertiban izin pembangunan di wilayah rawan banjir Cibitung.

Pemanggilan dan pemeriksaan pejabat terkait oleh Inspektorat, BPK, dan aparat penegak hukum bila ditemukan dugaan kelalaian atau penyimpangan. Hentikan proyek seremonial tanpa solusi teknis jangka panjang.

 

“Kalau pejabat gagal melindungi rakyat, itu bukan sekadar kinerja buruk. Itu pelanggaran tanggung jawab,” tulis seorang netizen yang viral.

 

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi belum menyampaikan langkah konkret, terukur, dan berbasis waktu untuk menghentikan banjir di Cibitung secara permanen.

Satu pesan warga kini menggema keras:“Banjir Cibitung bukan musibah alam, tapi hasil kebijakan yang salah. Dan kebijakan yang salah wajib dipertanggungjawabkan.”

 

Redaksi Vibrasi News.com

Bekasi, 8 Februari 2026|vibrasinews.com

Maung Garuda Nusantara (MGN) menerima kunjungan silaturahmi rekan bisnis asal Tangerang di Kantor Sekretariat MGN. Pertemuan ini bertujuan mempererat hubungan kemitraan dan memperkuat arah kolaborasi strategis lintas wilayah yang berorientasi pada keberlanjutan dan sinergi jangka panjang.

Dalam suasana hangat dan konstruktif, kedua belah pihak bertukar pandangan dan membahas peluang kerja sama yang memiliki nilai tambah. Jajaran pengurus MGN memaparkan peran dan visi organisasi dalam membangun jejaring kemitraan yang profesional dan inklusif.

“Silaturahmi ini memiliki makna strategis sebagai pintu masuk membangun kerja sama yang dilandasi kepercayaan dan kesamaan tujuan,” ujar Ketua Umum MGN, Fadil Yakub. “Kami berharap dapat terbangun sinergi yang kuat dan berkelanjutan.”

Rekan bisnis Tangerang mengapresiasi sambutan MGN dan keterbukaan dalam menjajaki kerja sama. Mereka menilai MGN sebagai mitra strategis yang memiliki jaringan luas dan struktur organisasi solid.

Diskusi mencakup peluang pengembangan program bersama, penguatan jaringan kemitraan, dan potensi kolaborasi di sektor strategis. Kedua pihak sepakat bahwa kerja sama harus dilandasi transparansi, saling percaya, dan keberlanjutan.

Pertemuan ditutup dengan komitmen untuk menindaklanjuti hasil diskusi dan merumuskan langkah konkret. MGN menegaskan komitmennya untuk memperluas jejaring kemitraan strategis dan membangun ekosistem usaha kolaboratif.

Redaksi Vibrasi News.com
Irhamsyah