Vibrasinews.com

Kategori: HEADLINE

  • JAKARTA– Mantan Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo alias Jokowi pernah Mengumumkan soal 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia telah beralih ke PT Inalum dan telah dibayar lunas. Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12) sore tempo lalu.

    Jakarta Jum’at 5 September 2025 | Vibrasinews.con

    Presiden RI ke-7 Jokowi menyatakan dengan tegas, bahwa Kepemilikan mayoritas saham PT Freeport akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    Dengan kepemilikan 51 persen lebih saham PT Freeport, Presiden Jokowi berharap ada potensi penerimaan pajak dan royalti yang lebih baik.

    Ex Presiden RI itu juga kembali menyampaikan bahwa, Masalah Lingkungan dan Smelter telah diselesaikan dan disepakati dengan baik.

    Mengenai Saham untuk pemerintah daerah di Papua, Presiden Jokowi ketika itu menjelaskan bahwa, mereka akan memperoleh 10 persen dari keseluruhan saham yang ada. Saham tersebut akan dikelola oleh Perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM).

    Reaksi dari Ketua DPD KNPI Provinsi Riau sekaligus Calon Ketua Umum DPP KNPI, Larshen Yunus:

    “Pertanyaannya sekarang ini, bagaimana Transparansi Penggunaan Dana tersebut? Apakah benar-benar digunakan untuk Kemakmuran Rakyat atau hanya menjadi janji manis di atas kertas?” tanya Larshen Yunus, Ketua KNPI Provinsi Riau, dalam siaran persnya hari ini, Jum’at (5/9/2025).

    Ketua Larshen Yunus juga mempertanyakan bagaimana nasib masyarakat sekitar yang terdampak operasional PT Freeport. “Kita ingin tahu, bagaimana pemerintah memastikan bahwa masyarakat sekitar mendapatkan manfaat nyata dari divestasi ini,” tegasnya dengan nada optimis.

    Kandidat Kuat Calon Ketua Umum KNPI Pusat itu katakan, bahwa Publik sampai saat ini masih saja bertanya-tanya soal Keberadaan Uang dan Emas Hasil dari Saham yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia tersebut.

    Menurut Ketua KNPI Riau itu, Kemana Jatah Indonesia dari Uang dan Emas atas Saham 51% PT Freeport Indonesia.

    “Sedari Awal Penilaian kami tepat dan benar soal Karakter Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Bahwa dengan Wajah Ndesonya, beliau diduga kuat mampu mengamankan uang Triliyunan Rupiah itu, Ratusan bahkan Ribuan T, sungguh sangat mengerikan ya!” imbuh Larshen Yunus, yang juga dikenal sebagai Aktivis Anti Korupsi asal Provinsi Riau.

    Detail Divestasi Saham PT Freeport

    – PT Inalum (Persero) telah membayar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI.

    – Kepemilikan INALUM meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%, yang terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. (*)

    Disampaikan by Redaksi:

    VIBRASI News.com

    IRHAMSYAH

  • Mewakili Bupati Asisten 2 Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri, Tegaskan Komitmen Stabilitas Harga dan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

     

    Lampung Utara, 2 September

    2025 |Vibrasi News.com

    Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait perkembangan situasi inflasi terkini.

    Kegiatan yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting ini diikuti langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Utara, Drs. Ahmad Alamsyah, M.M., mewakili Bupati Lampung Utara. Rakor berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lampung Utara pada Selasa (2/9/2025).

    Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi global maupun nasional yang dapat memengaruhi inflasi di daerah.

    Selain itu, Mendagri juga mengingatkan bahwa pengendalian inflasi telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, di antaranya:

    Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Inflasi Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif dengan masyarakat.

    Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.5/4825/SJ Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengendalian Inflasi, yang dapat dimanfaatkan daerah dalam situasi darurat harga pangan.

    Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 dan seterusnya, yang juga menekankan alokasi anggaran daerah bagi upaya pengendalian inflasi.

    Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi melalui kolaborasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Forkopimda, serta seluruh stakeholder terkait. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mencegah lonjakan harga bahan pokok, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    “Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka statistik, tetapi menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab Lampung Utara bersama TPID akan terus melakukan langkah-langkah nyata, mulai dari pemantauan harga harian, intervensi pasar, hingga kerja sama distribusi bahan pangan,” ujar Drs. Ahmad Alamsyah, M.M., usai mengikuti rakor tersebut.

    Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta ketahanan ekonomi daerah semakin kuat.

    Red: irhamsyah