Blog

SERANG BARU – vibrasinews.com –

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi bergerak cepat menangani peristiwa pergerakan tanah yang terjadi di Perumahan Villa Lestari 1, Desa Jayasampurna, dan Perumahan Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, akibat tingginya intensitas curah hujan yang menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga rusak parah.

Longsor terjadi akibat amblasnya tanggul pembatas antara perumahan dan Kali Cikarang yang tidak mampu menahan peningkatan debit air saat hujan deras, Kondisi tersebut semakin diperparah dan menimbulkan kekhawatiran warga.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim ke lokasi kejadian, untuk melakukan pendataan sekaligus berkoordinasi dengan unsur terkait, mulai dari RT, pemerintah desa, hingga pihak pengembang.

“Longsor ini merupakan dampak bencana hidrometeorologi akibat tingginya intensitas hujan, pergerakan tanah tidak ada korban jiwa,l namun sebanyak 12 rumah dengan sembilan kepala keluarga berada dalam kondisi terancam,” ujarnya Kamis, (29/01/2026) kepada Media Vibrasi News.com

Ia menjelaskan, longsor tidak hanya terjadi di Perumahan Villa Lestari 1 RT 033 RW 017 saja, melainkan juga di Perumahan Mega Regency RT 34 RW 09, pergerakan tanah di lokasi tersebut mencapai sekitar lima meter dengan panjang area terdampak kurang lebih 35 meter.

BPBD Kabupaten Bekasi merekomendasikan penanganan teknis untuk mencegah kerusakan lebih luas kedepannya melalui penguatan struktur tanah sebagai solusi agar tidak sampai merembet kerumah lainnya, jarak perumahan dengan aliran sungai cukup dekat untuk itu diperlukan tanggul penahan tanah yang kokoh.

“Rekomendasi utama kami pembangunan turap penguatan tanah yang permanen, untuk kebutuhan mendesak saat ini diperlukan bronjong, bambu, dan terpal guna menahan pergerakan tanah untuk sementara ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua RW 17 Perumahan Villa Lestari 1, Suyatno menyampaikan, sebelumnya warga telah mengusulkan pembangunan tanggul yang memadai untuk mengantisipasi banjir dan longsor, namun pelaksanaan di lapangan dinilai belum sesuai harapan dan keinginan warga setempat.

“Kami sudah menyampaikan ke pihak pengembang dan responnya cepat, tetapi pengerjaannya kurang maksimal, tanah hasil pengerukan sungai hanya ditumpuk tanpa penguatan konstruksi permanen. Akibatnya, longsor terjadi bertahap, dari retakan kecil hingga pergeseran tanah seperti sekarang,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil pendataan warga, sekitar 10 rumah terdampak dengan kategori kerusakan ringan hingga sedang, terutama pada dinding yang mengalami retak akibat pergeseran tanah. Bahkan, beberapa penghuni terpaksa melakukan renovasi secara mandiri.

“Sudah ada rumah warga yang direnovasi sendiri karena retak-retak, sementara perbaikan unit dari pihak pengembang belum ada. Penanganan baru sebatas infrastruktur,” tambah Suyatno.

Disampaikan Redaksi: Vibrasi News.com ( irhamsyah )

Bekasi 13 Februari 2026|vibrasinews.com –

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi , dr. H. Arief Kurnia, bersama Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Dr.dr Hj Sri Enny Mainarti dan Direktur RSUD Cabangbungin, dr Hj. Erni Herdiani, menghadiri Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar di UPTD Pelatihan Kesehatan, Kota Bandung selama dua hari pada Kamis–Jumat (13 /02/2026).

 

Kehadiran tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan dan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 131 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

 

“Kami menghadiri undangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan berbagai usulan salah satunya usulan prioritas RSUD Cabangbungin Tahun 2027,” ujar dr. Arief Kurnia.

 

Dalam forum tersebut, dr. Arief Kurnia menyampaikan bahwa RSUD Cabangbungin mengusulkan penambahan kapasitas tempat tidur hingga kurang lebih 122 unit. Usulan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di wilayah utara Kabupaten Bekasi yang terus berkembang.

 

“Target kami adalah penambahan tempat tidur hingga sekitar 122 unit karena kebutuhan masyarakat di wilayah utara sangat tinggi dan terus meningkat,” tegasnya.

 

Ia menjelaskan bahwa rencana pembangunan yang semula dijadwalkan pada 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi belum dapat direalisasikan karena berbagai kendala. Oleh sebab itu, pihaknya kembali mengajukan usulan tersebut pada 2027 melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan mendapat dukungan lintas sektor.

 

“Awalnya direncanakan dibangun pada 2026, namun belum bisa terealisasi, sehingga kami ajukan kembali di 2027 dan berharap mendapat dukungan dari Pemprov Jawa Barat serta Pemda Kabupaten Bekasi melalui Bappeda,” jelas dr. H. Arief Kurnia.

 

dr. Erni Direktur RSUD Cabangbungin juga menambahkan bahwa, selain penambahan kapasitas tempat tidur menuju peningkatan kelas rumah sakit menjadi kelas C, RSUD Cabangbungin juga mengusulkan pengadaan alat CT Scan dan ambulans lengkap. Kebutuhan tersebut dinilai mendesak guna menunjang pelayanan medis yang semakin komprehensif dan meningkatkan keselamatan pasien saat proses rujukan.

 

“Kami juga membutuhkan CT Scan karena di wilayah utara belum tersedia fasilitas tersebut, sementara kami sudah memiliki dua dokter saraf, tiga dokter bedah, dan dokter obgyn yang memerlukan pemeriksaan penunjang. Selain itu, ambulans yang lengkap sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien saat dirujuk,” ungkapnya.

 

Sementara itu Direktur RSUD Kabupaten Bekasi dr. Sri Enny menyampaikan harapannya dengan Forum Perangkat Daerah ini dapat membantu peningkatan pelayanan di RSUD yg terletak di Cibitung yang sudah Type B yg menjadi rujukan dari RS lainnya. Sehingga dapat terus memberikan pelayanan terbaik.

 

” Saya berharap RSUD Kabupaten Bekasi segera bisa menjadi RS pendidikan sehingga dapat membantu peningkatan pemenuhan dokter spesialis kedepannya,” ujarnya.

 

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. R. Vini Adiani Dewi, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang konsolidasi strategis dalam memperkuat tata kelola layanan kesehatan serta peningkatan kapasitas SDM kesehatan menuju Jabar Istimewa. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan fasilitas layanan kesehatan.

 

“Forum ini adalah amanat regulasi sekaligus ruang kolaborasi untuk memastikan setiap program kesehatan dirancang secara terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar dr. Vini.

 

Dr. Vini mengakui bahwa Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan kesehatan, di antaranya penurunan angka kematian ibu dan bayi, kesehatan remaja dan jiwa, peningkatan gizi, pemerataan tenaga kesehatan, serta persoalan kesehatan lingkungan dan

 

“Kita masih memiliki pekerjaan rumah yang besar, namun dengan kolaborasi dan penguatan SDM kesehatan, saya optimistis kita mampu menjawab tantangan tersebut,” katanya.

 

Ia juga memaparkan berbagai capaian positif yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir. Indikator kesehatan menunjukkan tren yang semakin baik, termasuk peningkatan umur harapan hidup masyarakat.

 

“Umur harapan hidup saat ini sudah mencapai 75,3 tahun atau meningkat 0,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas dr. Vini.

 

Selain itu, rasio kematian bayi mengalami penurunan dari 7,28 per seribu kelahiran menjadi 6,671, sementara rasio kematian ibu turun dari 98,6 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2024 menjadi 82,1 pada 2025. Prevalensi stunting pun menurun dari 21,7 persen menjadi 15,9 persen.

 

“Penurunan angka kematian ibu dan bayi serta stunting menunjukkan bahwa upaya yang kita lakukan sudah berada di jalur yang tepat. Namun kita tidak boleh berpuas diri dan harus terus memperkuat sistem layanan kesehatan di seluruh wilayah Jawa Barat,” pungkasnya.

 

Disampaikan Redaksi: Vibrasi News.com ( irhamsyah )

Bekasi,Senin Februari 2026|vibrasinews.com –

Pemerintah Kabupaten Bekasi memperingati Hari Desa Nasional yang dirangkaikan dengan apel pagi di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin

Peringatan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dan diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah desa.

Dalam amanatnya, Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menyampaikan bahwa pelaksanaan apel tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih, tetapi juga menjadi bagian dari peringatan Hari Desa Tahun 2026.

Momentum ini, menurutnya, penting untuk merefleksikan kembali peran strategis desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah maupun nasional.

“Momentum ini mengajak kita semua untuk merefleksi kembali peran strategis desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan nasional,”katanya.

Ia mengungkapkan bahwa perkembangan desa-desa di Kabupaten Bekasi menunjukkan capaian yang patut disyukuri. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, Kabupaten Bekasi kini memiliki 83 desa berstatus mandiri, 55 desa berstatus maju, serta 41 desa berstatus berkembang.

“Yang patut menjadi kebanggaan kita bersama, Kabupaten Bekasi sudah tidak memiliki desa berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal,” tegasnya.

Menurut dr. Asep, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang solid antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kecamatan, serta dukungan aktif dari berbagai elemen masyarakat.

Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong kemajuan desa.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada perangkat daerah, para kepala desa, perangkat desa, para camat, dan seluruh aparatur sipil negara yang telah berkontribusi aktif dalam pembangunan dan kemajuan desa-desa di Kabupaten Bekasi,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Plt Bupati Bekasi juga menyampaikan ucapan selamat kepada 23 desa dan 2 kelurahan yang berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai desa dan kelurahan berkinerja terbaik dalam pelaksanaan Anugerah Gerapura Sri Baduga tingkat kecamatan, serta satu desa terbaik tingkat Kabupaten Bekasi.

Meski mencatat berbagai capaian positif, dr. Asep mengingatkan bahwa pembangunan desa ke depan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kondisi alam dan dinamika lingkungan yang perlu diantisipasi secara bersama-sama.

Menutup sambutannya, Plt Bupati Bekasi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan peringatan Hari Desa Tahun 2026 sebagai penguat komitmen bersama dalam membangun desa yang maju, mandiri, dan tangguh.

“Mari kita jadikan peringatan Hari Desa ini sebagai penguat komitmen untuk terus membangun desa yang maju, mandiri, dan tangguh demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya

Disampaikan Redaksi: Vibrasi News.com ( irhamsyah )

Bekasi|vibrasinews.com –

Pada pesta demokrasi pemilihan kepala desa serentak tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berencana mengoperasikan 154 Tempat Pemungutan Suara berbasis e-digital. Langkah inovatif ini mulai dimatangkan lewat simulasi pemungutan suara elektronik yang digelar beberapa waktu lalu.

Kepala DPMD Kabupaten Bekasi Iman Santoso mengungkapkan, setiap satu TPS berkapasitas 500 pemilih. Sedangkan TPS konvensional akan tetap dihadirkan. Selain itu integrasi teknologi ini merupakan respon atas berakhirnya masa jabatan kepala desa di 154 wilayah pada 28 September 2026.

“Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, skema Pilkades 2026 akan menggunakan metode hybrid. Tiap desa yang menggelar Pilkades akan dijatah satu TPS khusus yang menggunakan sistem elektronik,” kata Iman.

Menurut Iman, urgensi penerapan e-voting bukan sekadar mengikuti tren, melainkan upaya memperkuat integritas hasil pemilihan.

”Kami ingin memastikan tahapan Pilkades berjalan matang dan sesuai regulasi. Inovasi e-digital ini diharapkan mampu menekan risiko kecurangan serta menjamin keakuratan data hasil suara secara real-time,” tutupnya.

Disampaikan Redaksi Media Vibrasi News.com

Irhamsyah

Cikarang Pusat Kamis 11 Februari 2026|vobrasinews.com

 

Persoalan banjir berulang dan penumpukan sampah di sejumlah wilayah Bekasi dan Cikarang telah berkembang menjadi isu tata kelola pemerintahan yang serius. Intensitas kejadian yang terus berulang di titik yang sama menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem pengelolaan lingkungan dan pengendalian drainase.

Situasi ini tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan musiman atau semata akibat faktor cuaca. Fakta lapangan dan akumulasi pengaduan masyarakat mengindikasikan perlunya evaluasi kebijakan secara menyeluruh dan terukur.

Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Daerah Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menempatkan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup pada pemerintah daerah.

Dengan demikian, kegagalan mencegah terulangnya banjir akibat sistem drainase yang tidak optimal serta pengelolaan sampah yang tidak efektif berpotensi mencerminkan kelemahan dalam implementasi mandat hukum tersebut.

 

Dalam konteks ini, PJ Bupati sebagai pimpinan eksekutif memiliki tanggung jawab administratif dan moral untuk memastikan sistem berjalan efektif. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki fungsi pengawasan yang tidak boleh melemah.

Sikap Sekjen Maung Garuda Nusantara (MGN) Sekretaris Jenderal Maung Garuda Nusantara (MGN), Roby Nabia, SE, menyampaikan pernyataan tegas:

 

“Penanganan banjir dan sampah bukan sekadar urusan teknis dinas, melainkan indikator kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan. Jika persoalan ini terus berulang tanpa solusi permanen, maka diperlukan evaluasi total yang transparan dan akuntabel.”

Ia menambahkan bahwa penguatan sistem harus dilakukan secara struktural, bukan reaktif.

 

“Kami mendorong audit kinerja dan transparansi anggaran secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana efektivitas program yang telah dijalankan dan apa saja langkah korektif yang akan diambil.”Suara Warga sebagai Cermin Realitas Di tengah situasi tersebut, aspirasi masyarakat menjadi indikator penting.

 

Mardani Lubis, perwakilan warga dari kawasan permukiman terdampak, menyampaikan harapan secara lugas namun bermartabat:

“Kami tidak menginginkan polemik. Kami hanya menginginkan kepastian bahwa pemerintah hadir secara nyata. Banjir dan sampah yang terus berulang menimbulkan keresahan keluarga kami. Kami berharap ada langkah konkret, bukan sekadar respons sementara.”

Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan kolektif warga yang mendambakan stabilitas lingkungan dan kepastian kebijakan.

 

Desakan dan Penekanan Politik Dengan mempertimbangkan kondisi objektif di lapangan, kami secara resmi menyampaikan:

Mendesak PJ Bupati melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan sistem pengendalian banjir.

Mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara aktif melalui rapat dengar pendapat terbuka dan laporan evaluasi publik.

 

Mendorong audit penggunaan anggaran penanganan sampah dan banjir secara transparan. Menetapkan target waktu yang jelas dalam penyelesaian titik rawan banjir dan TPS bermasalah.

Apabila dalam waktu yang patut tidak terdapat langkah strategis dan terukur, maka mekanisme pengawasan politik melalui pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD merupakan langkah konstitusional yang sah dan relevan.

 

Bekasi dan Cikarang merupakan kawasan strategis nasional dengan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi tinggi. Pengelolaan lingkungan yang lemah tidak hanya berdampak pada kesehatan dan ekonomi warga, tetapi juga pada kredibilitas pemerintahan daerah.

 

Kami menegaskan bahwa pernyataan ini bukan bentuk konfrontasi, melainkan wujud tanggung jawab sosial dan politik demi memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai mandat hukum dan kepentingan rakyat.

Kini publik menunggu ketegasan sikap dan langkah nyata dari PJ Bupati serta DPRD.

Kepemimpinan diuji bukan saat situasi normal, melainkan ketika persoalan berulang menuntut keberanian mengambil keputusan strategis.

 

Disampaikan Redaksi Vibrasi News.com