Kategori: NASIONAL

  • Musrenbang Desa Telajung: Kolaborasi Membangun Cikarang Barat yang Lebih Baik.

    Cikarang Barat|vibrasinews.com –

    Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, menjadi contoh nyata kolaborasi antar elemen masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas. Camat Cikarang Barat, Drs. Lukman Hakim, AP., MM., menekankan bahwa keberhasilan Musrenbang tidak hanya terletak pada pengajuan usulan, tetapi pada sinergi berjenjang mulai dari dusun, desa/kelurahan, hingga ke tingkat kecamatan dan kabupaten.

    Dalam acara yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya, Camat Lukman Hakim mendorong agar setiap forum Musrenbang di tingkat desa dan kelurahan dapat menjadi wadah konsultasi dan koordinasi yang efektif. Fokus pada kebutuhan dan prioritas masyarakat harus menjadi acuan dalam pengajuan usulan.

    Kasi Pelayanan Publik Kecamatan, Cut Sri Damayanti, SE., MM., mengingatkan agar usulan yang diajukan harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melampirkan administrasi yang lengkap. “Prioritas pembangunan harus mengacu pada sektor mendasar seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

    Dengan komitmen pemerintah kecamatan untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat, diharapkan proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cikarang Barat dapat berjalan lebih sinergis dan efektif, membawa manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

    Disampaikan Redaksi Media Vibrasi News.com ( Irhamsyah )

  • KONI Lampung Utara Gelar Rapat Perdana Dilanjutkan Buka Puasa Bersama

    LAMPUNG UTARA|vibrasinews.com –

    Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lampung Utara menggelar rapat perdana yang dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama pada Selasa, 24 Februari 2026.

    Kegiatan tersebut dilaksanakan di kediaman Ketua Umum KONI Lampung Utara, Ansyori Sabak, yang berlokasi di Jalan Teratai, kawasan Stadion Sukung, Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan.

    Dalam kesempatan tersebut, Ansyori Sabak menyampaikan bahwa rapat perdana ini menjadi langkah awal untuk memperkuat pembinaan atlet di Lampung Utara.

    “Rapat ini bertujuan untuk menambah atlet-atlet berprestasi yang ada di Lampung Utara serta sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) mendatang,” ujarnya.

    Ia berharap seluruh pengurus dan cabang olahraga dapat bersinergi dalam melakukan pembinaan atlet secara berkelanjutan, sehingga prestasi olahraga Lampung Utara dapat meningkat di tingkat provinsi maupun nasional.

    Rapat perdana ini juga menjadi momentum konsolidasi kepengurusan baru, sekaligus ajang silaturahmi antar pengurus dalam suasana kebersamaan di bulan suci Ramadan. Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh keakraban. (Jauhari/SPRI).

    Disampaikan Redaksi: Vibrasi News.com ( Irhamsyah )

  • Pasca Relokasi Pasar Tumpah Depan SGC DISHUB Kab – Bekasi Persiapan Rekayasa Lalin.

    CIKARANG UTARA 14 Februari 2026|vibrasinews.com –

    Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalkan fungsi jalan setelah relokasi pasar tumpah di Jalan Kapten Sumantri, Cikarang Utara. Upaya ini mencakup manajemen rekayasa lalu lintas, perbaikan penerangan jalan umum (PJU), hingga penataan sarana parkir bagi pengunjung.

    Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Agus Budiono, mengatakan bahwa relokasi pedagang diharapkan dapat mengembalikan fungsi badan jalan secara optimal serta meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut.

    “Lintas perhubungan nanti tugasnya ada tiga, pertama manajemen rekayasa lalu lintas, khususnya di Jalan Kapten Sumantri yang direlokasi. Harapannya dengan relokasi ini, fungsi badan jalan bisa dioptimalkan dan kami akan lakukan rekayasa lalu lintas,” ujarnya saat meninjau pada Sabtu (14/2/202).

    Ia menjelaskan, Dishub saat ini telah melakukan pemasangan pembatas jalan dan akan merapikan kembali penataan di sekitar lokasi relokasi. Selain itu, Dishub juga fokus pada perbaikan penerangan jalan umum yang sebelumnya mengalami kerusakan.

    “Kami sudah melakukan perbaikan penerangan jalan, namun ada beberapa yang memang membutuhkan penggantian suku cadang. Saat ini proses pengadaan suku cadang sedang berjalan untuk pemeliharaan,” katanya.

    Dishub juga akan melakukan penataan parkir bagi pengunjung pasar tumpah. Untuk sementara, area parkir memanfaatkan satu lajur jalan, namun ke depan akan diarahkan ke area trotoar dengan tetap mempertahankan fungsi pejalan kaki.

    “Ke depan parkir akan kami naikkan ke trotoar, tapi tetap memberikan ruang bagi pejalan kaki. Ini bagian dari dukungan fasilitas bagi pengunjung pasar,” tambahnya.

    Terkait skema operasional, Agus berharap aktivitas pasar dapat selesai sebelum jam sibuk pagi hari sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas.

    “Harapan kami jam tujuh pagi sudah dirapikan, sehingga fungsi badan jalan bisa kembali optimal,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menekankan penataan wajah Cikarang, khususnya di koridor Jalan Kapten Sumantri.

    Koordinasi lintas perangkat daerah juga terus dilakukan, termasuk dengan Dinas Bina Marga (SDABMBK) untuk penataan fisik jalan.

    “Kami sudah koordinasi dengan dinas teknis lainnya. Bina Marga fokus ke penataan fisik jalan, sementara kami melakukan manajemen teknis lalu lintas,” pungkasnya.

    Dengan relokasi pedagang pasar tumpah, Dishub berharap dua lajur jalan yang sebelumnya terhambat aktivitas perdagangan dapat kembali difungsikan secara maksimal demi kelancaran mobilitas masyarakat.

    Disampaikan Redaksi: Vibrasi News.com ( Irhamsyah )

  • DISHUB Kabupaten Bekasi Meningkatkan Layanan Uji KIR Berbasis Digital.

    Bekasi|vibrasinews.com –

    Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi tengah melakukan perbaikan sistem layanan di lingkungan Dishub secara menyeluruh.

    Hal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pemeliharaan serta optimalisasi infrastruktur teknologi informasi pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Hubungan Darat (Hubdat). Sehubungan dengan itu, dilakukan penghentian sementara (shutdown) layanan sistem bukti uji berkala karena akan dilaksanakan migrasi data, baik sistem RFID maupun Fullcycle, pada 14 Januari 2026 hingga 18 Januari 2026. Kebijakan ini berdasarkan Surat Dirjen Hubdat Nomor: AJ.502/3/17/DJP/2026 tentang Pemberitahuan Perawatan Sistem.

    Sementara itu, pada 14–16 Januari 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melaksanakan pemeliharaan teknis yang meliputi pengaturan ulang aplikasi serta manajemen server pada pusat data.

    Dengan demikian, seluruh operasional sistem uji berkala yang terintegrasi dengan pusat akan dinonaktifkan sementara waktu guna memastikan kelancaran proses sinkronisasi data secara nasional.

    Selanjutnya, pada 17–18 Januari 2026, Dishub kota/kabupaten diminta segera melakukan langkah-langkah tindak lanjut secara mandiri, meliputi instalasi aplikasi Fullcycle versi 3.0.8, instalasi aplikasi e-SAM, penyesuaian struktur data, pelaksanaan uji coba (trial) penggunaan aplikasi guna memastikan sistem berjalan dengan baik, serta pengajuan permohonan akun e-SAM sebagai syarat operasional sistem terbaru.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dishub Kabupaten Bekasi, Firman Arief Sembada, mengatakan bahwa untuk mempermudah layanan kepada masyarakat terkait Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Dishub Kabupaten Bekasi kini memiliki aplikasi KIR Online Bekasi. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai penerima layanan PKB agar pelayanan yang diberikan lebih efektif, efisien, dan transparan.

    Masyarakat dapat mengunduh aplikasi KIR Online Bekasi melalui App Store, kemudian mendaftarkan akun, memasukkan nomor kendaraan yang akan diuji, serta memilih waktu kehadiran untuk melaksanakan pengujian di Dishub Kabupaten Bekasi,” kata Firman Arief Sembada di ruang kerjanya, Rabu

    Sementara itu, untuk layanan KIR, lanjut Firman, pelaksanaannya telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

    “Kami selalu mengarahkan masyarakat agar dapat mengakses langsung ke loket pelayanan tanpa melalui pihak lain. Bahkan, pendaftaran juga dapat dilakukan secara online,” pungkasnya.

    Disampaikan Redaksi: Vibrasi News.com ( Irhamsyah )

  • Tanggap Darurat Sejumlah Wilayah Masih Tergenang Banjir, BPBD Kab – Bekasi Sigap, Pastikan Kebutuhan Pengungsi Terpenuhi

    Bekasi 5 Februari 2026|vibrasinews.com

    Sisa banjir akibat bencana hidrometeorologi masih menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi hingga Kamis (5/2/2026) sore. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat tinggi muka air (TMA) genangan bervariasi antara 5 hingga 50 sentimeter.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, mengatakan genangan yang masih terjadi merupakan sisa banjir yang belum sepenuhnya surut. Meski demikian, BPBD tetap melakukan pemantauan dan siaga di lapangan.

    “Per pukul 17.00 WIB, masih terdapat genangan sisa banjir di beberapa desa. Tim BPBD bersama unsur terkait terus melakukan asesmen, evakuasi bila diperlukan, serta penyaluran bantuan logistik kepada warga terdampak,” kata Dodi.

    Berdasarkan data BPBD, wilayah terdampak meliputi sejumlah desa di Kecamatan Pebayuran, Babelan, Tarumajaya, Muara Gembong, dan Tambun Utara. Selain banjir, BPBD juga mencatat kejadian longsor dan angin puting beliung di beberapa titik, sehingga total kejadian bencana hidrometeorologi mencapai 61 lokasi.

    Hingga saat ini, dua lokasi pengungsian masih aktif di Kecamatan Babelan, yakni di SDN 04 Buni Bakti dan Masjid Al-Hidayah Kampung Tambun Magih, Desa Buni Bakti. Jumlah pengungsi tercatat sebanyak 40 jiwa.

    BPBD memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi melalui kerja sama dengan Dinas Sosial, Tagana, PMI, TNI-Polri, dan relawan kebencanaan.

    Selain penanganan darurat, BPBD Kabupaten Bekasi juga berkoordinasi dengan dinas teknis, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta Perum Jasa Tirta II untuk mempercepat penanganan tanggul jebol dan tanggul kritis di Kecamatan Muaragembong, Cabangbungin, dan Pebayuran guna mencegah bencana lanjutan.

    BPBD mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan longsor untuk tetap waspada serta segera melaporkan kondisi darurat kepada aparat desa atau petugas BPBD setempat.

    Disampaikan Redaksi: Vibrasi News.com ( Irhamsyah )

  • TANGGAP DARURAT BPBD Kabupaten Bekasi, Bergerak Cepat Tangani Pergerakan Tanah di Perumahan Serang Baru – Kab – Bekasi 

    SERANG BARU – vibrasinews.com –

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi bergerak cepat menangani peristiwa pergerakan tanah yang terjadi di Perumahan Villa Lestari 1, Desa Jayasampurna, dan Perumahan Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, akibat tingginya intensitas curah hujan yang menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga rusak parah.

    Longsor terjadi akibat amblasnya tanggul pembatas antara perumahan dan Kali Cikarang yang tidak mampu menahan peningkatan debit air saat hujan deras, Kondisi tersebut semakin diperparah dan menimbulkan kekhawatiran warga.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim ke lokasi kejadian, untuk melakukan pendataan sekaligus berkoordinasi dengan unsur terkait, mulai dari RT, pemerintah desa, hingga pihak pengembang.

    “Longsor ini merupakan dampak bencana hidrometeorologi akibat tingginya intensitas hujan, pergerakan tanah tidak ada korban jiwa,l namun sebanyak 12 rumah dengan sembilan kepala keluarga berada dalam kondisi terancam,” ujarnya Kamis, (29/01/2026) kepada Media Vibrasi News.com

    Ia menjelaskan, longsor tidak hanya terjadi di Perumahan Villa Lestari 1 RT 033 RW 017 saja, melainkan juga di Perumahan Mega Regency RT 34 RW 09, pergerakan tanah di lokasi tersebut mencapai sekitar lima meter dengan panjang area terdampak kurang lebih 35 meter.

    BPBD Kabupaten Bekasi merekomendasikan penanganan teknis untuk mencegah kerusakan lebih luas kedepannya melalui penguatan struktur tanah sebagai solusi agar tidak sampai merembet kerumah lainnya, jarak perumahan dengan aliran sungai cukup dekat untuk itu diperlukan tanggul penahan tanah yang kokoh.

    “Rekomendasi utama kami pembangunan turap penguatan tanah yang permanen, untuk kebutuhan mendesak saat ini diperlukan bronjong, bambu, dan terpal guna menahan pergerakan tanah untuk sementara ini,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua RW 17 Perumahan Villa Lestari 1, Suyatno menyampaikan, sebelumnya warga telah mengusulkan pembangunan tanggul yang memadai untuk mengantisipasi banjir dan longsor, namun pelaksanaan di lapangan dinilai belum sesuai harapan dan keinginan warga setempat.

    “Kami sudah menyampaikan ke pihak pengembang dan responnya cepat, tetapi pengerjaannya kurang maksimal, tanah hasil pengerukan sungai hanya ditumpuk tanpa penguatan konstruksi permanen. Akibatnya, longsor terjadi bertahap, dari retakan kecil hingga pergeseran tanah seperti sekarang,” ungkapnya.

    Berdasarkan hasil pendataan warga, sekitar 10 rumah terdampak dengan kategori kerusakan ringan hingga sedang, terutama pada dinding yang mengalami retak akibat pergeseran tanah. Bahkan, beberapa penghuni terpaksa melakukan renovasi secara mandiri.

    “Sudah ada rumah warga yang direnovasi sendiri karena retak-retak, sementara perbaikan unit dari pihak pengembang belum ada. Penanganan baru sebatas infrastruktur,” tambah Suyatno.

    Disampaikan Redaksi: Vibrasi News.com ( irhamsyah )

  • KADINKES – KAB-BEKASI ,Mendorong Penguatan Layanan RSUD di Forum Dinas Kesehatan – Jabar.

    Bekasi 13 Februari 2026|vibrasinews.com –

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi , dr. H. Arief Kurnia, bersama Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Dr.dr Hj Sri Enny Mainarti dan Direktur RSUD Cabangbungin, dr Hj. Erni Herdiani, menghadiri Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar di UPTD Pelatihan Kesehatan, Kota Bandung selama dua hari pada Kamis–Jumat (13 /02/2026).

     

    Kehadiran tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan dan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 131 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

     

    “Kami menghadiri undangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan berbagai usulan salah satunya usulan prioritas RSUD Cabangbungin Tahun 2027,” ujar dr. Arief Kurnia.

     

    Dalam forum tersebut, dr. Arief Kurnia menyampaikan bahwa RSUD Cabangbungin mengusulkan penambahan kapasitas tempat tidur hingga kurang lebih 122 unit. Usulan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di wilayah utara Kabupaten Bekasi yang terus berkembang.

     

    “Target kami adalah penambahan tempat tidur hingga sekitar 122 unit karena kebutuhan masyarakat di wilayah utara sangat tinggi dan terus meningkat,” tegasnya.

     

    Ia menjelaskan bahwa rencana pembangunan yang semula dijadwalkan pada 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi belum dapat direalisasikan karena berbagai kendala. Oleh sebab itu, pihaknya kembali mengajukan usulan tersebut pada 2027 melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan mendapat dukungan lintas sektor.

     

    “Awalnya direncanakan dibangun pada 2026, namun belum bisa terealisasi, sehingga kami ajukan kembali di 2027 dan berharap mendapat dukungan dari Pemprov Jawa Barat serta Pemda Kabupaten Bekasi melalui Bappeda,” jelas dr. H. Arief Kurnia.

     

    dr. Erni Direktur RSUD Cabangbungin juga menambahkan bahwa, selain penambahan kapasitas tempat tidur menuju peningkatan kelas rumah sakit menjadi kelas C, RSUD Cabangbungin juga mengusulkan pengadaan alat CT Scan dan ambulans lengkap. Kebutuhan tersebut dinilai mendesak guna menunjang pelayanan medis yang semakin komprehensif dan meningkatkan keselamatan pasien saat proses rujukan.

     

    “Kami juga membutuhkan CT Scan karena di wilayah utara belum tersedia fasilitas tersebut, sementara kami sudah memiliki dua dokter saraf, tiga dokter bedah, dan dokter obgyn yang memerlukan pemeriksaan penunjang. Selain itu, ambulans yang lengkap sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien saat dirujuk,” ungkapnya.

     

    Sementara itu Direktur RSUD Kabupaten Bekasi dr. Sri Enny menyampaikan harapannya dengan Forum Perangkat Daerah ini dapat membantu peningkatan pelayanan di RSUD yg terletak di Cibitung yang sudah Type B yg menjadi rujukan dari RS lainnya. Sehingga dapat terus memberikan pelayanan terbaik.

     

    ” Saya berharap RSUD Kabupaten Bekasi segera bisa menjadi RS pendidikan sehingga dapat membantu peningkatan pemenuhan dokter spesialis kedepannya,” ujarnya.

     

    Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. R. Vini Adiani Dewi, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang konsolidasi strategis dalam memperkuat tata kelola layanan kesehatan serta peningkatan kapasitas SDM kesehatan menuju Jabar Istimewa. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan fasilitas layanan kesehatan.

     

    “Forum ini adalah amanat regulasi sekaligus ruang kolaborasi untuk memastikan setiap program kesehatan dirancang secara terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar dr. Vini.

     

    Dr. Vini mengakui bahwa Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan kesehatan, di antaranya penurunan angka kematian ibu dan bayi, kesehatan remaja dan jiwa, peningkatan gizi, pemerataan tenaga kesehatan, serta persoalan kesehatan lingkungan dan

     

    “Kita masih memiliki pekerjaan rumah yang besar, namun dengan kolaborasi dan penguatan SDM kesehatan, saya optimistis kita mampu menjawab tantangan tersebut,” katanya.

     

    Ia juga memaparkan berbagai capaian positif yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir. Indikator kesehatan menunjukkan tren yang semakin baik, termasuk peningkatan umur harapan hidup masyarakat.

     

    “Umur harapan hidup saat ini sudah mencapai 75,3 tahun atau meningkat 0,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas dr. Vini.

     

    Selain itu, rasio kematian bayi mengalami penurunan dari 7,28 per seribu kelahiran menjadi 6,671, sementara rasio kematian ibu turun dari 98,6 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2024 menjadi 82,1 pada 2025. Prevalensi stunting pun menurun dari 21,7 persen menjadi 15,9 persen.

     

    “Penurunan angka kematian ibu dan bayi serta stunting menunjukkan bahwa upaya yang kita lakukan sudah berada di jalur yang tepat. Namun kita tidak boleh berpuas diri dan harus terus memperkuat sistem layanan kesehatan di seluruh wilayah Jawa Barat,” pungkasnya.

     

    Disampaikan Redaksi: Vibrasi News.com ( irhamsyah )

  • Dalam Rangka Memperingati Hari Desa Tahun 2026, Pemkab – Bekasi Komitmen Bersama Dalam Membangun Desa.

    Bekasi,Senin Februari 2026|vibrasinews.com –

    Pemerintah Kabupaten Bekasi memperingati Hari Desa Nasional yang dirangkaikan dengan apel pagi di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin

    Peringatan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dan diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah desa.

    Dalam amanatnya, Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menyampaikan bahwa pelaksanaan apel tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih, tetapi juga menjadi bagian dari peringatan Hari Desa Tahun 2026.

    Momentum ini, menurutnya, penting untuk merefleksikan kembali peran strategis desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah maupun nasional.

    “Momentum ini mengajak kita semua untuk merefleksi kembali peran strategis desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan nasional,”katanya.

    Ia mengungkapkan bahwa perkembangan desa-desa di Kabupaten Bekasi menunjukkan capaian yang patut disyukuri. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, Kabupaten Bekasi kini memiliki 83 desa berstatus mandiri, 55 desa berstatus maju, serta 41 desa berstatus berkembang.

    “Yang patut menjadi kebanggaan kita bersama, Kabupaten Bekasi sudah tidak memiliki desa berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal,” tegasnya.

    Menurut dr. Asep, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang solid antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kecamatan, serta dukungan aktif dari berbagai elemen masyarakat.

    Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong kemajuan desa.

    “Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada perangkat daerah, para kepala desa, perangkat desa, para camat, dan seluruh aparatur sipil negara yang telah berkontribusi aktif dalam pembangunan dan kemajuan desa-desa di Kabupaten Bekasi,” katanya.

    Pada kesempatan tersebut, Plt Bupati Bekasi juga menyampaikan ucapan selamat kepada 23 desa dan 2 kelurahan yang berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai desa dan kelurahan berkinerja terbaik dalam pelaksanaan Anugerah Gerapura Sri Baduga tingkat kecamatan, serta satu desa terbaik tingkat Kabupaten Bekasi.

    Meski mencatat berbagai capaian positif, dr. Asep mengingatkan bahwa pembangunan desa ke depan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kondisi alam dan dinamika lingkungan yang perlu diantisipasi secara bersama-sama.

    Menutup sambutannya, Plt Bupati Bekasi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan peringatan Hari Desa Tahun 2026 sebagai penguat komitmen bersama dalam membangun desa yang maju, mandiri, dan tangguh.

    “Mari kita jadikan peringatan Hari Desa ini sebagai penguat komitmen untuk terus membangun desa yang maju, mandiri, dan tangguh demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya

    Disampaikan Redaksi: Vibrasi News.com ( irhamsyah )

  • PEMKAB BEKASI Optimalkan BUMDes, Mendukung Program MBG.

    Bekasi Februari 2026|vibrasinews.com –

    Pemerintah Kabupaten Bekasi mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak roda ekonomi untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis(MBG) di wilayah Kabupaten Bekasi.

     

    Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Sinergi Peran BUMDes dalam mendukung pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Bekasi bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Bekasi dan dinas terkait yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda), Gedung Bupati Bekasi Lt 2, Cikarang Pusat.

     

    Asisten Administrasi Umum (Asda III) Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Iis Sandra Yanti, menyampaikan langkah ini menjadi dasar dalam merumuskan skema peran BUMDes sebagai pemasok bahan baku dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemkab Bekasi juga akan menyusun Perbup sebagai langkah strategis guna mendorong BUMDes dalam mengembangkan rantai pasok untuk kebutuhan SPPG.

     

    Fokus pembahasan adalah bagaimana BUMDes bisa berperan dalam memasok bahan baku ke dapur MBG. Namun tentu harus diawali dengan regulasi yang jelas dulu. Oleh karena itu, nanti akan disiapkan Perbup yang mengatur tata kelola BUMDes, rantai pasok, hingga manajemen bahan baku yang akan diproduksi oleh BUMDes masuk ke dapur SPPG,” ujarnya.

     

    Lebih lanjut, Iis mengatakan, salah satu yang tertuang dalam regulasi tersebut nantinya akan mengakomodasi berbagai sumber daya lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha lainnya. Seluruh rantai pasok tersebut nantinya akan diatur secara rinci agar berjalan tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan.

     

    “Perangkat daerah terkait juga akan menyiapkan kelompok-kelompok sumber bahan baku seperti kelompok tani, kelompok nelayan, dan kelompok peternak agar dapat menjadi pemasok bagi BUMDes. Termasuk di dalamnya penyediaan peralatan serta pemenuhan persyaratan kelayakan bahan pangan agar dapat diterima oleh dapur SPPG,” jelasnya.

     

    Iis menegaskan secara spesifik langkah strategis yang disiapkan pemerintah daerah meliputi penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan BUMDes, hingga pemenuhan legalitas usaha. Adapun untuk BUMDes yang terlibat, wajib memiliki badan usaha yang sah seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) serta produk yang telah terstandarisasi sesuai kebutuhan dapur SPPG.

     

    “Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden, program Makan Bergizi Gratis harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu kami mendorong pelaksanaannya melalui BUMDes,” ungkapnya

     

    Iis menambahkan, Pemkab Bekasi akan menerapkan skema pilot project terlebih dahulu. Saat ini, terdapat 9 BUMDes yang sudah menjalin kerja sama dengan SPPG dan dinilai telah siap untuk menjadi pilot project.

     

    “Bagi desa yang akan menjadi pilot project untuk mengajukan kebutuhan apa saja dari BUMDes. Sehingga nanti bisa ditangkap oleh perangkat daerah terkait supaya bisa mensupport terhadap perkembangan BUMDES yang akan menjadi pilot project tersebut,” terangnya.

     

    Selain itu, terdapat sejumlah BUMDes lain yang tengah dipersiapkan di luar pilot project yang telah berjalan dan mampu langsung memasok kebutuhan dapur SPPG.

     

    “Nah saat ini BUMDes tersebut tengah didata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk nanti selanjutnya agar bisa bekerja sama dengan dapur SPPG seperti BUMDes pilot project yang sudah berjalan,” tambahnya

     

    Ke depan, katanya, Pemkab Bekasi tidak hanya memperkuat kerja sama yang sudah berjalan, tetapi juga mendorong pengembangan bidang usaha BUMDes agar jenis bahan baku yang disuplai semakin beragam. Dengan demikian, diharapkan usaha BUMDes dapat berkembang lebih luas dan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi desa.

     

    Disampaikan Redaksi Vibrasi News.com ( irhamsyah )

  • Kontraktor PT. Lestari Nauli Jaya Terindikasi Gagal Selesaikan Proyek Bendungan BSH-0 KAB – BEKASI senilai Rp 67,9 Miliar* Anggaran APBD 2025

    Bekasi Februari 2026|vibrasinews.com –

     

    Lembaga MAUNG GARUDA NUSANTARA ( MGN ) Bidang Peduli Pembangunan Indonesia, Melakukan Pantauan di lapangan terhadap proyek pekerjaan Bendungan BSH – O pintu air di Desa Kali Jaya kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang dikerjakan oleh PT. Lestari Nauli Jaya dengan Anggaran sangat Pantastis Mencapai Rp 67,9 miliar. Yang Mengunakan Anggaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun anggaran 2025.

    Hasil pantauan Tim Investigasi menunjukkan bahwa proyek tersebut belum selesai dikerjakan dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Tentunya hal ini menjadi Sorotan Publik serta menjadi Perhatian Lembaga MAUNG GARUDA NUSANTARA dan Medi

     

    Mengingat Kontrak kerja proyek tersebut dimulai pada bulan Februari 2025 dan seharusnya selesai pada Oktober 2025. Namun, kontraktor mengajukan adendum perpanjangan waktu hingga Desember 2025. Belum juga serah terima Pekerjaan.

     

    Ketua Umum Lembaga MAUNG GARUDA NUSANTARA, Bung FADIL, menyatakan bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada kendala Atas Cuaca dari Bulan February tahun 2025 sampai Bulan Oktober tahun 2025 bahkan sudah di beri perpanjangan dari bulan Oktober 2025 sampai bulan Desember 2025 dan curah hujan baru mulai Turun di Ahir bulan November tahun 2025 , jadi Kalau Pihak dinas PSDA Kabupaten Bekasi Dan Kontraktor menyatakan terkendala Hujan itu Hanya Ngeles aja.

    sehingga perpanjangan waktu tersebut sampai Bulan February tahun 2026 tidak dapat dibenarkan.

    Semestinya berdasarkan Peraturan PT.Lestari Nauli Jaya Harus nya di Beklist karna Pelaksana Nya tidak tepat waktu bahkan sudah di beri perpanjangan waktu lagi , Hal ini ADA APAKAH ? dengan Dinas PSDA Kabupaten Bekasi yang tidak Berani Beri Tindakan Tegas kepada PT.LESTARI NAULI JAYA ini.

     

    “Alasan kontraktor mengajukan perpanjangan waktu tidak jelas. Kami menduga bahwa kontraktor terkendala masalah Modal, sehingga tidak siap melaksanakan proyek,” kata Bung Fadil. Semestinya Kontraktor seperti ini Jangan Dimenangkan dalam Tender dari awal harus dicek dulu Apakah Kontraktor ini betul betul memenuhi Persyaratan. Ada Apa ini !?

     

    LEMBAGA MAUNG GARUDA NUSANTARA ( MGN ) Mendesak Dinas SDA Bina Marga Kabupaten Bekasi untuk melakukan tindakan tegas terhadap kontraktor, termasuk blacklist dan Pencabutan izin operasi. Lembaga juga meminta dinas untuk menuntut ganti rugi atas keterlambatan proyek.

     

    “Jika tidak ada tindakan tegas dalam minggu ini, kami akan melakukan langkah selanjutnya, Melaporkan Ke APH Agar Di AUDIT Dan Proses secara hukum,” tegas bang Fadil .

     

    Lembaga Maung Garuda Nusantara juga meminta kepada masyarakat untuk Turut Memantau proyek-proyek pemerintah dan melaporkan jika ada indikasi Dugaan korupsi atau penyimpangan.

     

    Keterlambatan Pelaksanaan Project APBD Peraturan Terkait Hal Perpanjangan Waktu/ addendum harus Berdasar:

    – Peraturan Mentri Dalam Negri ( Permendagri) no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,yang telah di Ubah dengan Permendagri No.21 tahun 2011, mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk pelaksanaan APBD.

    – Peraturan Pemerintah ( PP) No: 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah, mengatur tentang pengelolaan Keuangan Negara / Daerah, termasuk Pelaksanaan APBD.

     

    Kami dari Lembaga MAUNG GARUDA NUSANTARA Menghimbau Kepada Aparat Penegak Hukum ( APH ) yang Mempunyai Wewenang Untuk Segera Merespon dan Melakukan AUDIT menyeluruh kepada semua Pihak pihak terkait dalam hal Pekerjaan Project Bendungan BSH-O di titik Lokasi Desa Kali Jaya kecamatan Cikarang Barat – kabupaten Bekasi yang mengunakan anggaran APBD tahun 2025 sebesar 67,9 milyar rupiah.

     

    Disampaikan oleh Redaksi Media Vibrasi News.com

    Irhamsyah