Kategori: NASIONAL

  • PW SEMMI NTB : BABAK BARU KASUS EFAN LIMANTIKA, ANGGOTA DPRD NTB TERANCAM DIJEMPUT PAKSA!

    Dompu, 25 September 2025 |vibrasinews.com –

    Drama hukum yang menyeret nama Efan Limantika, Anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Golkar, memasuki babak baru yang mengejutkan publik. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, pihak Penyidik Polres Dompu Perlu mengambil langkah tegas.

    Setelah sebelumnya dijadwalkan hadir memenuhi panggilan penyidik pada Senin, 21 September 2025, Efan diduga mangkir tanpa alasan yang sah. Ketidakhadiran ini dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

     

    Akibat sikap tidak kooperatif tersebut, Polres Dompu harusnya tak tinggal diam. Penyidik/Penyidik pembantu Segera melakukan koordinasi dengan Polda NTB, guna menempuh prosedur upaya paksa, Karena upaya mangkir yang dilakukan oleh Efan limantika adalah menghalangi Proses Hukum.

     

    “Penyidik Harus menerbitkan surat perintah membawa atas nama Efan Limantika agar segera dihadapkan ke penyidik,” Perkembangan Kasus yang didapatkan oleh PH Pelapor.

     

    Langkah yang harus di ambil oleh Penyidik segera lakukan upaya hukum, Jemput paksa Segera Tetapkan Tersangka sesuai dengan prosedur Hukum. Ungkap PH Pelapor Supardin,SH.MH

     

    Langkah ini menandai keseriusan aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara yang kini menjadi perhatian publik NTB, terutama karena melibatkan figur publik dari partai besar seperti Golkar.

     

    PW SEMMI NTB mendesak agar tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum. “Kami akan terus mengawal proses ini sampai tuntas. Tidak boleh ada yang kebal hukum, meski ia seorang pejabat daerah!” tegas Rizal Ketua PW SEMMI NTB.

     

    Dengan masuknya kasus ini ke tahap koordinasi antar lembaga kepolisian, sorotan terhadap Efan Limantika kian tajam. Masyarakat kini menanti: Akankah Efan benar-benar dijemput paksa oleh aparat? Ataukah kekuatan politik akan kembali bermain?

    Publik menuntut transparansi dan keberanian penegak hukum. NTB menunggu keadilan ditegakkan. (K)

    Disampaikan by: Vibrasi News.com ( irhamsyah)

  • PMI Way Kanan dalam rangka ulang tahun Palang Merah Indonesia ke 80 akan Bagikan Bantuan Beras Gratis.

    Way Kanan, Kamis 25 September 2025|vibrasinews.com –

    Palang Merah Indonesia Kabupaten Way Kanan dalam rangka hari ulang tahun Palang Merah Indonesia ke 80 tahun akan bagikan beras ke masyarakat sekitar Markas secara gratis. Kamis (25/9)

     

    Bantuan ini akan diberikan setiap penerima nya sebanyak 5 kilogram beras dan akan disalurkan kepada ratusan penerima yang berada di sekitar Markas Palang Merah Indonesia di kompleks Pemda Kabupaten Way Kanan.

     

    Selain diberikan kepada masyarakat sekitar bantuan beras ini juga akan diberikan kepada masyarakat Kampung Lembasung, Umpu Bakti, Umpu Kencana dan Kelurahan Blambangan Umpu.

     

    Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten way kanan Yoni Aliestiadi membenarkan akan diadakan bantuan beras yang berasal dari Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung yang jumlahnya 500 paket.

     

    Bantuan beras ini berasal dari Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi, Kodam 21 Raden Intan, Polda Lampung dan Brigif 4 Lampung.

     

    Lebih lanjut Yoni menjelaskan bantuan ini dberikan kepada Keluarga kurang mampu , Fakir Miskin dan Jompo. Mekanisme pembagian kepada penerima manfaat di lakukan se telah di data dan mengumpulkan identitas fhoto copy KTP selanjutnya akan diberikan kupon untuk pengambilan yang akan dilakukan di Markas PMI way kanan hari Sabtu 27 September 2025 pukul 08.00 wib.

     

    ” Palang Merah Indonesia berbagi ini akan dilakukan serentak pada hari Sabtu seluruh Markas PMI se provinsi Lampung. ” Ujarnya.

     

    ” Semoga HUT PMI ke 80 tahun ini dapat dirasakan oleh masyarakat dengan program PMI Berbagi. ” Tutup Yoni Aliestiadi. (**)

    Disampaikan by: Redaksi Vibrasi News.com ( irhamsyah)

  • Korban Banjir Wera Terlantar, Pemprov NTB Diam! Ketua PW SEMMI NTB Soroti Dana BTT 500 M untuk RSUP, Bukan untuk Korban Banjir

    Bima, NTB 25 September 2025|vibrasinews.com –

    Delapan bulan berlalu sejak banjir bandang menerjang wilayah Wera – Ambalawi pada 2 Februari 2025, luka dan penderitaan masyarakat terdampak belum juga sembuh. Tujuh nyawa melayang, puluhan rumah hanyut, dan infrastruktur jalan rusak parah. Namun hingga kini, tidak ada penanganan serius dari Pemerintah Provinsi NTB.

    Warga terdampak banjir masih bertahan di lokasi seadanya, tanpa kepastian relokasi, bantuan perbaikan rumah, ataupun dukungan kebutuhan dasar. Kondisi ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) NTB, Muhammad Rizal Ansari.

    Dalam pernyataannya kepada media, Fauzan menyayangkan sikap diam dan tidak responsif Pemprov NTB, khususnya Gubernur NTB dan DPRD NTB, dalam merespons tragedi kemanusiaan ini.

    “Ini bentuk kelalaian yang fatal. Rakyat menderita, tapi Pemprov justru sibuk mengalihkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp500 miliar untuk membayar utang RSUP, bukan untuk tanggap darurat korban banjir,” tegas Rizal, Kamis (25/9/2025).

    Menurut SEMMI NTB, penggunaan Dana BTT seharusnya fokus pada penanganan bencana alam, apalagi bencana tersebut telah menyebabkan korban jiwa dan kerugian besar bagi masyarakat.

    “BTT itu sifatnya darurat. Tapi dalam kasus ini, justru digunakan untuk sesuatu yang tidak bersifat mendesak bagi masyarakat luas. Sementara warga Wera-Ambalawi ditelantarkan. Ini kejahatan sosial dan moral!” tambahnya.

    Rizal mendesak Gubernur NTB untuk membuka secara transparan penggunaan anggaran BTT 2025, serta meminta BPK dan KPK turun tangan melakukan audit investigasi, guna memastikan tidak ada penyelewengan anggaran.

    Tak hanya itu, SEMMI NTB juga berencana menggalang aksi solidaritas dan membawa isu ini ke tingkat nasional. Mereka menilai diamnya DPRD NTB juga mencerminkan krisis empati dan lemahnya fungsi pengawasan legislatif.

    “Jangan karena bencana ini terjadi jauh dari ibukota provinsi, lalu dianggap sepele. Rakyat Wera-Ambalawi juga warga NTB, punya hak untuk dibela dan dilindungi,” pungkas Rizal

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB terkait penggunaan dana BTT dan rencana pemulihan pasca-banjir di Wera – Ambalawi. (C),..

    Disampaikan by : Redaksi Vibrasi News.com ( Irhamsyah)

  • Rutan Ambon Jalin Sinergi dengan BNN Kota Ambon untuk Program Rehabilitasi Warga Binaan

    Ambon Kamis ,25 September 2025|vibrasinews.com

    Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon menjalin koordinasi dan sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Ambon, Kamis (25/09/2025)

    Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung program pembinaan yang komprehensif bagi warga binaan yang direncanakan akan dimulai pada bulan depan.

     

    Dimana, sebagai bentuk keseriusan pelaksanaan program ini, Kepala Sub Seksi Pengelolaan Rutan Ambon, didampingi oleh dokter Rutan dan petugas pengamanan, telah melakukan koordinasi teknis langsung dengan pihak BNN Kota Ambon. Koordinasi ini mencakup kesiapan tempat, metode pelaksanaan, serta pemetaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang menjadi sasaran program.

     

    Dalam pertemuan tersebut, BNN diwakili oleh Bapak Leo Porman Simatupang, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Maluku, yang turut hadir memberikan dukungan penuh terhadap rencana kegiatan ini. Ia menyampaikan bahwa pihaknya siap memfasilitasi kebutuhan teknis pelaksanaan, termasuk penyediaan konselor adiksi sesuai dengan jumlah dan kebutuhan warga binaan peserta rehabilitasi.

     

    “Kami melihat sinergi ini sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam penanganan penyalahgunaan narkotika secara holistik, bahkan hingga di lingkungan pemasyarakatan. BNN siap mendukung penuh melalui tenaga profesional dan pendekatan rehabilitatif yang berkelanjutan,” ujar Leo Porman Simatupang.

     

    Kepala Rutan Ambon, Ferdika Canra, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi strategi pembinaan berbasis kebutuhan individual warga binaan.

     

    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dan keterlibatan BNN, khususnya dari BNN Provinsi Maluku dan BNN Kota Ambon, dalam program rehabilitasi ini. Tujuannya jelas, agar warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga pulih secara psikologis dan sosial untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” ungkapnya.

     

    Program rehabilitasi ini nantinya akan mencakup berbagai aspek, mulai dari asesmen awal, konseling individu dan kelompok, hingga pembekalan keterampilan hidup. Seluruh proses akan melibatkan petugas yang telah mendapatkan pelatihan serta pendampingan dari tenaga profesional BNN.

     

    Selain sebagai bentuk pembinaan kepribadian, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan angka residivisme dan meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan yang lebih humanis.

     

    “Rehabilitasi bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi bentuk komitmen kami untuk memberikan harapan baru bagi warga binaan. Kami ingin mereka benar-benar pulih dan tidak kembali terjerumus,” tutup Ferdika.

     

    Dengan sinergi yang solid antara Rutan Ambon dan BNN, diharapkan program rehabilitasi ini dapat memberikan dampak nyata dalam membentuk kembali kehidupan warga binaan menjadi pribadi yang lebih sehat, produktif, dan bertanggung jawab.

    Redaksi by : VIBRASI NEWS.COM (irhamsyah)

  • Mantan Kajati Sumbar Harapkan Polisi Segera Mengungkap Pelaku Pembobol Rumah H. Burnawan

    PESISIR BARAT- Rabo 24 September 2025| vibrasinews.com-

    Aparat Kepolisian Resort Pesisir Barat diminta untuk segera mengungkap pelaku  pembobolan rumah milik H. Burnawan, di Pekon Gunung Kemala Timur, Kecamatan Way Krui.

     

    Hal itu dikemukakan Yusron, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat (Sumbar), sekaligus adik kandung H. Burnawan, kepada wartawan di kediamannya, Rabu, 24 September 2025.

     

    Menurutnya, sejak kasus pembobolan dilaporkan kepada kepolisian pada 22 Januari 2025, hingga kini belum menemui titik terang. Karena itu Yusron berharap dalam waktu secepatnya pembobol rumah kakaknya harus segera tertangkap.

     

    Dikatakan, akibat pembobolan itu, H. Burnawan kehilangan uang tunai dan perhiasan emas yang tersimpan di dalam brankas.

     

    “Uang yang berhasil digondol jumlahnya lebih kurang Rp.100 juta, perhiasan emas lebih kurang 100 gram. Semuanya tersimpan di dalam brankas kuno,” jelas Yusron.

     

    Ia menambahkan, polisi telah beberapa kali mendatangi rumah H. Burnawan untuk melakukan penyelidikan, akan tetapi hampir sembilan bulan lamanya belum membuahkan hasil.

     

    “Keluarga sudah menyerahkan kasus pembobolan ini kepada polisi, sayangnya pelakunya belum tertangkap. Oleh sebab itu mewakili keluarga besar H. Burnawan, saya meminta agar penegak hukum (polisi) segera mengungkap dan menangkap pelaku pembobolan  rumah kakak saya,” ucap Yusron.

     

    Disampaikan by: Redaksi Vibrasi news.com ( irhamsyah)

  • Menu MBG Tidak Sesuai Standar, Dapur Milik Yayasan Nurul Al Fatih Fauziah diduga Kejar Keuntungan Semata

    Tulang Bawang Barat Senin 22 September 2025 | vibrasinews.com –

    Program Makan Begizi Gratis (MBG) yang di kelola oleh Yayasan Nurul Al Fatih Fauziah mitra Badan Gizi Nasional (BGN) alamat Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat (TBB), Provinsi Lampung menuai sorotan publik, Rabu (17/9/2026)

    Pasalnya, makanan yang disajikan dianggap tidak sesuai baik dari segi gizi, nilai serta penyajiannya.

    Terungkap saat awak media lakukan kunjungan ke SMPN 27 TBB, menu MBG yang di kirim oleh Yayasan Nurul Al Fatih Fauziyah, tidak menggunakan wadah makanan/ompreng, makan hanya di bungkus dengan plastik biasa.

    Sementara menunya, susu satu kotak, roti kering satu bungkus, jeruk satu buah dan telur rebus, jika di jumlahkan makanan tersebut nilainya kurang dari sepuluh ribu rupiah.

    Lebih miris lagi sebanyak 240 paket MBG yang di kirim oleh pihak Yayasan ke SMPN 27 TBB, hanya menggunakan kantong plastik berukuran besar warna hitam, yang biasa digunakan untuk menampung sampah rumah tangga

     

    ” Menurut informasi dari beberapa guru SMPN 27 TBB mengatakan, bahwa program MBG baru berjalan beberapa minggu, awalnya pihak dapur kirim MBG gunakan ompreng dengan menu, nasi, sayur, buah dan susu tapi karena makanannya sering basi dan tidak dimakan oleh siswa, pihak sekolah dan dapur sepakat untuk merubah menu MBG,” terangnya.

     

    Sementara itu menurut keterangan dari Fatih selaku kepala dapur MBG Yayasan Nurul Al Fatih Fauziyah, saat dikonfirmasi menjelaskan kepada awak media bahwa menu makan MBG sudah sesuai standar BGN, tidak benar kalau menu yang kami kirim sering basi, karena saya sendiri belum pernah dapat laporan dari pihak sekolah,” kilahnya.

     

    Adapun perubahan menu sudah kami sepakati antara pihak sekolah dengan yayasan jadi tidak ada masalah, kami juga sudah koordinasi dengan Korwil,” jelasnya.

     

    Masalah makanan yang dibungkus menggunakan plastik, emang benar kami bungkus plastik putih tapi untuk pengiriman yang menggunakan plastik sampah itu saya selaku kepala dapur tidak mengetahui,” bantahnya

     

    Saat ditanya mengenai nilai menu MBG yang kurang dari sepuluh ribu, Fatih selaku kepala dapur MBG Yayasan Nurul Al Fatih Fauziyah, Kibang Yekti Jaya enggan memberi komentar.

    Sampai berita ini diterbitkan ketua yayasan Nurul Al Fatih Fauziah belum bisa diminta keterangannya, terkait menu MBG yang diduga tidak sesuai standar. (*)

    Redaksi: Vibrasi News.com

  • Sorotan Jurnalis  PEMERINTAH TIDUR ? Rakyat Bangun Jembatan Sendiri di Pulau Terlupakan

    Pulau Wetar — Di saat pembangunan nasional dipuja-puji dengan berbagai bumbuh pencitraan, dan para pemimpin sibuk menebar janji di layar kaca, di sudut paling Timur Indonesia, warga Desa Eray di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, harus bertaruh nyawa setiap hari hanya untuk bisa pergi ke kebun dan mencari nafkah.

    Desa ini dipisahkan oleh sungai tanpa jembatan permanen. Dan karena pemerintah tak kunjung hadir, warga membangun sendiri jembatan darurat dari kayu dan bambu, seadanya. Mereka menyatukan tenaga, mengumpulkan bahan apa adanya, dan bekerja tanpa alat berat atau insinyur. Bukan karena ingin, tapi karena terpaksa.

    Setiap hujan turun, arus sungai naik dan menjadi ancaman nyata. Bukan hanya bagi hasil panen, tapi bagi nyawa. Anak-anak digendong, orang tua dibopong, dan barang-barang harus diseberangkan satu per satu. Di negara yang katanya sudah merdeka, warga Desa Eray masih harus memerdekakan diri dari keterasingan dan ketidakpedulian.

    “Saya datang ke Desa Eray, kampung asal istri saya. Saya lihat sendiri bagaimana warga harus bertaruh nyawa setiap kali menyeberang sungai itu. Ini sangat menyedihkan. Padahal mereka hanya ingin hidup yang layak,” kata Amos Salkery, Sekretaris Cabang GMKI Tiakur, saat menyampaikan kesaksiannya pada Awak media Vibrasi News.com, Minggu (21/09/2025).

    Janji di Masa Kampanye, Lenyap Saat Duduk di Kekuasaan

    Yang membuat luka ini semakin dalam adalah kenyataan bahwa semua pemimpin mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, hingga para anggota DPR dan DPRD, selalu datang dengan janji saat kampanye. Mereka menyebut “pembangunan merata”, mereka bicara “kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia”, mereka berjanji “tak ada rakyat yang tertinggal”.

    Tapi setelah duduk di kursi empuk kekuasaan, rakyat yang mana yang benar-benar mereka lihat?

    Apakah ada klasifikasi “rakyat kelas satu” dan “rakyat kelas dua”?

    Apakah rakyat Desa Eray dianggap pengecualian?

    Desa Eray, Kabupaten MBD adalah bagian sah dari NKRI. Warganya ikut dalam pemilu, menyumbang suara, bahkan memberi dukungan kepada mereka yang kini duduk nyaman dalam kekuasaan. Tapi ketika rakyat membutuhkan jembatan sederhana untuk hidup, tak satu pun janji itu menjelma menjadi nyata.

    Di tingkat nasional, ada Presiden Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Di DPR RI, Puan Maharani dari PDI Perjuangan memimpin lembaga tinggi negara yang katanya memperjuangkan wong cilik. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa juga dari Partai Gerindra, dan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, dari PDI Perjuangan.

    Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach, pun kader PDI Perjuangan, bersama Ketua DPRD MBD, Petrus A. Tunay. Semua adalah bagian dari partai-partai besar yang selalu mengangkat slogan pro-rakyat.

    Namun rakyat di Desa Eray belum pernah merasakan keberpihakan itu.

    “Kami juga rakyat Indonesia. Kami juga manusia yang ingin hidup selamat, ingin bekerja, ingin mengantar anak ke sekolah tanpa cemas dihanyutkan arus,” keluh seorang warga yang mengaku lelah berharap, namun tetap memupuk harapan demi masa depan anak-anak mereka.

    Sebuah Panggilan Nurani

    Ini bukan sekadar cerita duka dari pelosok. Ini adalah seruan kemanusiaan, panggilan nurani, dan cermin betapa masih timpangnya perhatian negara terhadap rakyat di pinggiran.

    Jika rakyat harus membangun sendiri jembatan untuk hidup, maka kemerdekaan belum benar-benar sampai ke tanah mereka.

    Jika negara hanya hadir lewat janji-janji kampanye yang lenyap setelah pemilu, maka demokrasi telah kehilangan makna sejatinya.

    “Bapak Presiden, Ibu Ketua DPR RI, Gubernur Maluku, para anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, lihatlah ke timur, bukalah mata dan hati. Jangan biarkan warga Desa Eray terus bertaruh nyawa hanya karena negara terlalu sibuk mengurus kota,” pinta Salkery.

    Di akhir keterangannya, Amos Salkery turut menyampaikan harapan yang menyentuh:

    “Saya hanya ingin pemimpin-pemimpin kita di Jakarta, di Ambon, hingga di Tiakur, melihat ini sebagai panggilan hati. Jangan biarkan rakyat terus bertaruh nyawa hanya untuk hidup. Bangunlah jembatan ini, bukan hanya untuk mereka menyeberang, tapi untuk menyeberangkan kita semua menuju kemanusiaan yang adil dan beradab.”

    Redaksi: Vibrasi News.com

  • Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada hari ini, Senin, 8 September 2025.

    Jakarta Senin 8 September 2025 |Vibrasinews.com

    Dalam perombakan perdana ini, lima menteri diganti dari posisinya dan satu kementerian baru dibentuk.

    Pelantikan para menteri baru telah dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada sore hari. Perubahan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh presiden.

    Berikut adalah daftar menteri yang diganti beserta para penggantinya:

    1. *Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam)*

    * Menteri lama: *Budi Gunawan*

    * Menteri baru: *Sjafrie Sjamsoeddin* (merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan)

    2. *Menteri Keuangan (Menkeu)*

    * Menteri lama: *Sri Mulyani Indrawati*

    * Menteri baru: *Purbaya Yudhi Sadewa* (sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan/LPS)

    3. *Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)*

    * Menteri lama: *Dito Ariotedjo*

    * Menteri baru: *Puteri Anetta Komarudin* (politisi Partai Golkar)

    4. *Menteri Koperasi*

    * Menteri lama: *Budi Arie Setiadi*

    * Menteri baru:

    *Maman Abdurrahman* (sekaligus menjabat Menteri UMKM, menggabungkan kembali dua kementerian)

    5. *Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)*

    * Menteri lama: *Abdul Kadir Karding*

    * Menteri baru: *Mukhtarudin*           (politisi Partai Golkar)

    ### *Pembentukan Kementerian Baru*

    Selain mengganti lima menteri, Presiden Prabowo juga membentuk satu kementerian baru untuk meningkatkan efektivitas pelayanan haji dan umrah.

    * *Menteri Haji dan Umrah*

    * Dijabat oleh: *Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan)* (sebelumnya menjabat Kepala Badan Penyelenggara Haji/BP Haji)

    Redaksi : irhamsyah

  • JAKARTA– Mantan Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo alias Jokowi pernah Mengumumkan soal 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia telah beralih ke PT Inalum dan telah dibayar lunas. Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12) sore tempo lalu.

    Jakarta Jum’at 5 September 2025 | Vibrasinews.con

    Presiden RI ke-7 Jokowi menyatakan dengan tegas, bahwa Kepemilikan mayoritas saham PT Freeport akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    Dengan kepemilikan 51 persen lebih saham PT Freeport, Presiden Jokowi berharap ada potensi penerimaan pajak dan royalti yang lebih baik.

    Ex Presiden RI itu juga kembali menyampaikan bahwa, Masalah Lingkungan dan Smelter telah diselesaikan dan disepakati dengan baik.

    Mengenai Saham untuk pemerintah daerah di Papua, Presiden Jokowi ketika itu menjelaskan bahwa, mereka akan memperoleh 10 persen dari keseluruhan saham yang ada. Saham tersebut akan dikelola oleh Perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM).

    Reaksi dari Ketua DPD KNPI Provinsi Riau sekaligus Calon Ketua Umum DPP KNPI, Larshen Yunus:

    “Pertanyaannya sekarang ini, bagaimana Transparansi Penggunaan Dana tersebut? Apakah benar-benar digunakan untuk Kemakmuran Rakyat atau hanya menjadi janji manis di atas kertas?” tanya Larshen Yunus, Ketua KNPI Provinsi Riau, dalam siaran persnya hari ini, Jum’at (5/9/2025).

    Ketua Larshen Yunus juga mempertanyakan bagaimana nasib masyarakat sekitar yang terdampak operasional PT Freeport. “Kita ingin tahu, bagaimana pemerintah memastikan bahwa masyarakat sekitar mendapatkan manfaat nyata dari divestasi ini,” tegasnya dengan nada optimis.

    Kandidat Kuat Calon Ketua Umum KNPI Pusat itu katakan, bahwa Publik sampai saat ini masih saja bertanya-tanya soal Keberadaan Uang dan Emas Hasil dari Saham yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia tersebut.

    Menurut Ketua KNPI Riau itu, Kemana Jatah Indonesia dari Uang dan Emas atas Saham 51% PT Freeport Indonesia.

    “Sedari Awal Penilaian kami tepat dan benar soal Karakter Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Bahwa dengan Wajah Ndesonya, beliau diduga kuat mampu mengamankan uang Triliyunan Rupiah itu, Ratusan bahkan Ribuan T, sungguh sangat mengerikan ya!” imbuh Larshen Yunus, yang juga dikenal sebagai Aktivis Anti Korupsi asal Provinsi Riau.

    Detail Divestasi Saham PT Freeport

    – PT Inalum (Persero) telah membayar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI.

    – Kepemilikan INALUM meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%, yang terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. (*)

    Disampaikan by Redaksi:

    VIBRASI News.com

    IRHAMSYAH