Kategori: HEADLINE

Bekasi – vibrasinews.com

Pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bekasi mulai menunjukkan hasil positif. Selain telah terbentuk secara legal, beberapa desa juga tengah memulai pembangunan fisik sebagai bagian dari implementasi program tersebut.

Hal itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Ida Farida, usai menghadiri Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan KDKMP yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/11/2025). Acara ini turut diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah se-Indonesia.

Ida menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong percepatan pembangunan KDKMP yang telah terbentuk di 179 desa dan 8 kelurahan. Meski masih terdapat beberapa kajian lokasi yang harus diselesaikan, ia menegaskan bahwa pembangunan koperasi harus didahului oleh penyelesaian administrasi lahan secara menyeluruh, baik berupa tanah milik desa, aset daerah, maupun lahan yang menjadi kewenangan provinsi atau pemerintah pusat.

“Semua aspek administrasi harus dipastikan jelas sebelum pembangunan dimulai. Ini penting agar proses berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, KDKMP merupakan amanah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan bahwa perekonomian nasional harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Program ini diyakini akan membawa dampak besar bagi penguatan ekonomi desa melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas produktif, serta sinergi dengan berbagai program pembangunan lainnya.

“Kita harus mendukung program ini dengan sebaik-baiknya dan mengawal agar perekonomian desa benar-benar mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” tambahnya.

Terkait koperasi yang memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD), Ida memastikan bahwa seluruh proses harus mengikuti regulasi, termasuk musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Hal ini penting karena pemanfaatan TKD dilakukan dengan skema sewa-menyewa sehingga memerlukan landasan hukum yang lengkap.

“Beberapa koperasi sudah mulai dibangun. Namun seluruh koperasi yang menggunakan Tanah Kas Desa tetap harus melalui musyawarah desa, karena mekanismenya adalah sewa-menyewa,” jelasnya.

Ida menargetkan seluruh pembangunan KDKMP di Kabupaten Bekasi dapat rampung pada tahun 2025. Pemkab Bekasi terus melakukan koordinasi intensif dengan para camat serta pemantauan melalui berbagai forum perangkat daerah untuk memastikan seluruh tahapan administratif dan teknis berjalan sesuai jadwal.

Dengan upaya percepatan tersebut, ia berharap KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian desa, serta mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

“Target kami, tahun 2025 seluruh proses pembangunan KDKMP bisa selesai. Kami memastikan para camat menjalankan musyawarah desa serta melengkapi seluruh tahapan administratif,” ujarnya.

 

Redaksi Vibrasi News.com irham

Bekasi – Redaksi vibrasinews.com

Sejumlah desa di Kabupaten Bekasi kini masih menanti pencairan Dana Desa (DD) tahap dua yang hingga akhir Oktober 2025 belum juga masuk ke rekening desa. Keterlambatan pencairan ini dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan di desa.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Iman Santoso mengatakan pencairan dana desa tidak serta-merta bisa dilakukan secara cepat karena harus melalui sejumlah tahapan administrasi sesuai aturan yang berlaku. “Kami sudah memfasilitasi sejak 8 Oktober lalu. Hanya saja memang ada mekanisme atau proses yang perlu ditempuh.” kata dia, Selasa (28/10).Pembangunan Cikarang Utara

 

Pelatihan ketahanan pangan desaPemberdayaan Masyarakat DesaSalah satunya adalah verifikasi faktual oleh camat, yang bertugas menjalankan kewenangan pemerintah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh bupati terkait penanganan urusan otonomi daerah di tingkat kecamatan. “Setelah camat memberikan rekomendasi kepada kami di DPMD, kami lakukan pengecekan. Jika semua dokumen sudah lengkap, kami langsung membuat surat pengantar ke bagian keuangan untuk proses pencairan,” jelasnya.

 

Dari 179 desa di Kabupaten Bekasi, saat ini hanya tersisa 13 desa yang pencairan dana desa tahap dua masih tertunda. Sementara 166 desa lainnya sudah menerima dana dimaksud. “Kami paham, desa sangat membutuhkan dana tersebut untuk menunjang kegiatan pembangunan dan lainnya. Namun kami juga harus memastikan seluruh berkas, verifikasi, dan tahapan selesai agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tambahnya. Pembangunan Daerah Bekasi

 

Adapun 13 desa yang pencairan dana desa tahap dua masih tertunda disebabkan beberapa faktor. Pertama, terdapat 3 desa yang belum melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan. Kedua, terdapat 10 desa yang sudah menerima dana dari pagu non-earmark (alokasi dengan penggunakan tertentu), tetapi pencairan dana dari pagu earmark (alokasi tanpa ketentuan penggunaan spesifik) masih menunggu Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa.

 

“Kami terus menjalin komunikasi dengan perangkat desa, kami beri pemahaman. Jika ada dokumen yang belum lengkap atau harus diperbaiki, kami meminta mereka segera memperbaikinya sebelum kembali diajukan untuk proses pencairan ke bagian keuangan,” kata dia.

Redaksi Vibrasi News.com IRHAMSYAH

JAKARTA — vibrasinews.com

 

Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, bersama Dandim 0509 Kabupaten Bekasi, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula A.H. Nasution, Markas Besar TNI, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).

 

Kegiatan Rakornis ini membahas serangkaian agenda TMMD yang akan dilaksanakan secara serentak di 50 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program strategis tersebut dirancang untuk mempercepat pemerataan pembangunan desa melalui kegiatan fisik maupun nonfisik.

 

Mengusung tema “Dengan Semangat TMMD Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah”, TMMD ke-126 tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan.

 

Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi sasaran TMMD ke-126. Kegiatan pembangunan akan difokuskan di Desa Naga Cipta, Kecamatan Serang Baru.

 

“Alhamdulillah, Kabupaten Bekasi kembali mendapat kesempatan menjadi bagian dari program TMMD. Pembangunan yang dilakukan nantinya meliputi sarana dan prasarana dasar, fasilitas umum, serta program nonfisik seperti penyuluhan dan pembinaan masyarakat. Kami berharap, ini menjadi solusi nyata untuk mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan perhatian,” ujar Asep.

 

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini sudah masuk dalam alokasi anggaran tahun 2025. Menurutnya, dari sisi efisiensi dan perencanaan, kondisi anggaran Pemkab Bekasi masih dapat mendukung secara optimal pelaksanaan TMMD.

 

“Kegiatan ini juga telah terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah. Dengan begitu, sinergi antara program pemerintah daerah dan program TNI dapat berjalan selaras sehingga hasilnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Wabup memberikan apresiasi kepada TNI yang terus konsisten menghadirkan program pembangunan melalui TMMD. Menurutnya, peran TNI dalam membangun desa memiliki nilai strategis, terutama di wilayah pelosok yang masih minim fasilitas dasar.

 

“Kami sangat mengapresiasi upaya TNI. Kehadiran TMMD ini bukan hanya membangun jalan, jembatan, atau fasilitas fisik lainnya, tetapi juga membangun semangat kebersamaan, kemandirian, dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap lingkungannya. Itu yang membuat program ini istimewa,” ungkapnya.

 

Ia menegaskan, masih banyak desa di Kabupaten Bekasi yang membutuhkan peningkatan sarana prasarana. Oleh karena itu, program TMMD menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat desa.

 

Wakil Bupati menuturkan bahwa keberhasilan program TMMD tidak lepas dari sinergi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, TNI, maupun masyarakat. Pemkab Bekasi berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini, termasuk dalam hal koordinasi lintas perangkat daerah.

 

“Kami bersama dinas terkait akan memastikan bahwa program ini berjalan tepat sasaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap rupiah anggaran yang digulirkan,” tegasnya.

 

Ia menambahkan, melalui sinergi yang baik, pembangunan desa di Kabupaten Bekasi diharapkan dapat lebih merata, tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, melainkan menjangkau wilayah pelosok yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.

 

Sebagai penutup, Wabup Asep Surya Atmaja menyampaikan harapannya agar pelaksanaan TMMD ke-126 menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong sekaligus meningkatkan ketahanan nasional dari tingkat desa.

 

“Dengan semangat kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, kami optimis TMMD ke-126 akan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan di Kabupaten Bekasi, serta mendukung pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Ini adalah langkah nyata kita bersama untuk membangun desa, menata daerah, dan memperkuat bangsa.”pungkasnya.

Redaksi Vibrasi News.com. IRHAMSYAH