Vibrasinews.com

Kategori: POLITIK

  • MANTAN PANGLIMA TNI, JENDRAL ( PURN ) GATOT NURMANTYO

    Mantan Panglima TNI Jenderal TN(Purn),Gatot Nurmantyo dikabarkanmenjadisalah satu calon Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Seberapa besar peluang mantan KSAD tersebut menjadi Menko Polkam?

    Diketahui, jabatan Menko Polkam kini dijabat sementara (ad interim) oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie akan bertugas sebagai Menko Polkam ad interim sampai dilantiknya Menko Polkam definitif. Sebelumnya, Menko Polkam dijabat Budi Gunawan (BG). BG terkena reshuffle pada Senin (8/9/2025).

    Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi Kusman menilai, peluang Gatot menjadi Menko Polkam terbuka lebar lantaran punya kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Disampaikan/teruskan oleh : Redaksi Vibrasi News.com ( Irham )

  • Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada hari ini, Senin, 8 September 2025.

    Jakarta Senin 8 September 2025 |Vibrasinews.com

    Dalam perombakan perdana ini, lima menteri diganti dari posisinya dan satu kementerian baru dibentuk.

    Pelantikan para menteri baru telah dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada sore hari. Perubahan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh presiden.

    Berikut adalah daftar menteri yang diganti beserta para penggantinya:

    1. *Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam)*

    * Menteri lama: *Budi Gunawan*

    * Menteri baru: *Sjafrie Sjamsoeddin* (merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan)

    2. *Menteri Keuangan (Menkeu)*

    * Menteri lama: *Sri Mulyani Indrawati*

    * Menteri baru: *Purbaya Yudhi Sadewa* (sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan/LPS)

    3. *Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)*

    * Menteri lama: *Dito Ariotedjo*

    * Menteri baru: *Puteri Anetta Komarudin* (politisi Partai Golkar)

    4. *Menteri Koperasi*

    * Menteri lama: *Budi Arie Setiadi*

    * Menteri baru:

    *Maman Abdurrahman* (sekaligus menjabat Menteri UMKM, menggabungkan kembali dua kementerian)

    5. *Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)*

    * Menteri lama: *Abdul Kadir Karding*

    * Menteri baru: *Mukhtarudin*           (politisi Partai Golkar)

    ### *Pembentukan Kementerian Baru*

    Selain mengganti lima menteri, Presiden Prabowo juga membentuk satu kementerian baru untuk meningkatkan efektivitas pelayanan haji dan umrah.

    * *Menteri Haji dan Umrah*

    * Dijabat oleh: *Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan)* (sebelumnya menjabat Kepala Badan Penyelenggara Haji/BP Haji)

    Redaksi : irhamsyah

  • JAKARTA– Mantan Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo alias Jokowi pernah Mengumumkan soal 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia telah beralih ke PT Inalum dan telah dibayar lunas. Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12) sore tempo lalu.

    Jakarta Jum’at 5 September 2025 | Vibrasinews.con

    Presiden RI ke-7 Jokowi menyatakan dengan tegas, bahwa Kepemilikan mayoritas saham PT Freeport akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    Dengan kepemilikan 51 persen lebih saham PT Freeport, Presiden Jokowi berharap ada potensi penerimaan pajak dan royalti yang lebih baik.

    Ex Presiden RI itu juga kembali menyampaikan bahwa, Masalah Lingkungan dan Smelter telah diselesaikan dan disepakati dengan baik.

    Mengenai Saham untuk pemerintah daerah di Papua, Presiden Jokowi ketika itu menjelaskan bahwa, mereka akan memperoleh 10 persen dari keseluruhan saham yang ada. Saham tersebut akan dikelola oleh Perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM).

    Reaksi dari Ketua DPD KNPI Provinsi Riau sekaligus Calon Ketua Umum DPP KNPI, Larshen Yunus:

    “Pertanyaannya sekarang ini, bagaimana Transparansi Penggunaan Dana tersebut? Apakah benar-benar digunakan untuk Kemakmuran Rakyat atau hanya menjadi janji manis di atas kertas?” tanya Larshen Yunus, Ketua KNPI Provinsi Riau, dalam siaran persnya hari ini, Jum’at (5/9/2025).

    Ketua Larshen Yunus juga mempertanyakan bagaimana nasib masyarakat sekitar yang terdampak operasional PT Freeport. “Kita ingin tahu, bagaimana pemerintah memastikan bahwa masyarakat sekitar mendapatkan manfaat nyata dari divestasi ini,” tegasnya dengan nada optimis.

    Kandidat Kuat Calon Ketua Umum KNPI Pusat itu katakan, bahwa Publik sampai saat ini masih saja bertanya-tanya soal Keberadaan Uang dan Emas Hasil dari Saham yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia tersebut.

    Menurut Ketua KNPI Riau itu, Kemana Jatah Indonesia dari Uang dan Emas atas Saham 51% PT Freeport Indonesia.

    “Sedari Awal Penilaian kami tepat dan benar soal Karakter Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Bahwa dengan Wajah Ndesonya, beliau diduga kuat mampu mengamankan uang Triliyunan Rupiah itu, Ratusan bahkan Ribuan T, sungguh sangat mengerikan ya!” imbuh Larshen Yunus, yang juga dikenal sebagai Aktivis Anti Korupsi asal Provinsi Riau.

    Detail Divestasi Saham PT Freeport

    – PT Inalum (Persero) telah membayar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI.

    – Kepemilikan INALUM meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%, yang terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. (*)

    Disampaikan by Redaksi:

    VIBRASI News.com

    IRHAMSYAH

  • Temui Ketua MPR RI, Gubernur Mirza Sampaikan Aspirasi Mahasiswa Lampung

    Bandar Lampung Vibrasinews.com | Kamis 4 September 2025

    Suasana unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat Lampung pada Senin,1/9/2025 yang lalu berlangsung damai dan penuh kesejukan. Meski menyuarakan 10 tuntutan keras terhadap pemerintah, aksi ini mencatat sejarah sebagai perwujudan aspirasi rakyat yang disalurkan tanpa kericuhan sedikit pun sebagai bentuk kedewasaan masyarakat Lampung dalam berdemokrasi.

    10 (Sepuluh) tuntutan aksi tersebut meliputi: pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, pemotongan tunjangan dan gaji DPR, penghentian penggunaan pajak rakyat sebagai alat penindasan, desakan kepada Presiden Prabowo agar memecat menteri bermasalah, restrukturisasi partai politik yang kadernya duduk di eksekutif maupun legislatif, peningkatan gaji dosen dan guru, reformasi total Polri serta penegakan keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan, penolakan RKUHAP yang dinilai merugikan rakyat, penolakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan, hingga pembebasan lahan untuk petani Anak Tuha serta reformasi agraria di Lampung.

    Aksi yang digelar di DPRD Provinsi Lampung itu mendapat pengawalan ketat aparat keamanan, namun berjalan tertib dan penuh kedamaian. Suasana terasa sejuk ketika mahasiswa, aparat, dan masyarakat saling menjaga situasi kondusif bahkan berdialog langsung dengan Gubernur dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.

    Pemerintah Provinsi Lampung segera menanggapi aspirasi dari aksi unjuk rasa, setelah aksi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar membawa langsung 10 tuntutan tersebut ke Jakarta pada Rabu (3/9/2025) kemarin, tuntutan resmi itu diserahkan kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.

    Ini merupakan bukti bahwa aspirasi rakyat Lampung tidak dibiarkan berlama-lama terhenti di jalanan. Pemerintah Provinsi Lampung akan selalu menjadi jembatan cepat dan tegas bagi suara rakyat.

    Tindakan sigap Pemprov Lampung, yang juga didukung oleh seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Pangdam II/Sriwijaya Raden Intan Lampung Mayjen TNI Kristomel Sianturi, menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah benar-benar mendengar denyut nadi rakyat. Respon ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai slogan, nmelainkan langsung diterjemahkan dalam langkah konkret menuju Perubahan

    Redaksi: irhamsyah